Page 296 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 296
bersama pemerintah dan DPD RI memutuskan untuk membawa RUU Ciptaker untuk disetujui
menjadi UU. Rapat tersebut berlangsung pada Sabtu, 3 Oktober malam.
JALAN PANJANG LOBI OMNIBUS LAW
Senin siang sekitar pukul 14.00, kabar rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja (RUU Ciptaker) baru diterima. Sebagian anggota DPR kaget informasi baru masuk.
Banyak di antara mereka tidak hadir fisik dengan beragam alasan.
Semula rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 8 Oktober 2020. Justru tiba-tiba
dimajukan Senin, 5 Oktober 2020. Keputusan itu setelah rapat kerja Badan Legislasi (Baleg)
bersama pemerintah dan DPD RI memutuskan untuk membawa RUU Ciptaker untuk disetujui
menjadi UU. Rapat tersebut berlangsung pada Sabtu, 3 Oktober malam.
Kabar tiba-tiba itu membuat anggota Baleg dari Fraksi PKS , Bukhori Yusuf, terpaksa harus
mengikuti sidang secara daring. Dia beralasan sedang berada di tengah jalan setelah sejak pagi
menunggu kepastian jadwal rapat. Kondisi itu membuat hanya dua orang koleganya berada di
rapat paripurna. Kemudian mereka mendapat tugas untuk membacakan pandangan fraksi
menyatakan PKS walk out dari pembahasan RUU Ciptaker.
"Suasana secara fisik saya memang tidak ada sehingga jam 2 saya pulang kemudian di
perjalanan ada berita itu. Saya tidak ada di tempat," kata Bukhori kepada merdeka.com, Kamis
pekan lalu.
Semua jadwal memang berubah pada Senin siang. Badan Musyawarah DPR sepakat, jadwal
rapat dipercepat. Alasannya laju penyebaran Covid-19 di kompleks parlemen kian cepat.
Kepastian jadwal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi sekaligus anggota DPR dari fraksi
PPP, Ahmad Baidowi. Pria akrab disapa Awiek ini juga menegaskan bahwa setelah penutupan
masa sidang, DPR segera memasuki masa reses dan tidak ada kegiatan lagi DPR. Semua upaya
itu dilakukan demi menekan penyebaran virus corona.
"Disepakati Bamus karena laju covid di DPR terus bertambah maka penutupan masa sidang
dipercepat. Sehingga mulai besok tak ada aktivitas lagi di DPR," ungkap Baidowi, Senin pekan
lalu.
Awal mula pembahasan RUU Cipta Kerja dimulai 2 April 2020. Ketika rapat paripurna ke-13
memberikan penugasan untuk dimulainya pembahasan RUU sapu jagat itu. Tanggal 7 April 2020,
Baleg menggelar rapat Rancangan Jadwal acara pembahasan RUU.
Pembicaraan Tingkat satu dimulai 14 April 2020. Kemudian berujung pada 3 Oktober 2020
malam. Ketika itu rapat kerja Baleg bersama pemerintah dan DPD RI memutuskan untuk
membawa RUU Ciptaker dalam Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi UU. Ketua Badan
Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas, menyebut seluruh Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
selesai dibahas dalam 55 kali gelaran rapat panja, atau hampir sekitar 5 bulan pembahasan sejak
pertama kali dibentuk pada bulan April 2020.
Selama rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin dan Ketuka DPR Puan
Maharani, terjadi silang pendapat. Bahkan terjadi juga insiden Puan diduga mematikan pengeras
suara anggota DPR dari fraksi Demokrat.
Dalam rapat itu Benny K Harman, anggota DPR dari Fraksi Demokrat, berusaha bertubi-tubi
meminta waktu untuk menyampaikan pandangan partainya. Upaya itu tidak berhasil. Aziz
Syamsudin selaku pimpinan rapat tetap menolak dan memberikan kesempatan pemerintah
295
