Page 290 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 290
Dalam surat tersebut, KSBI menyatakan menolak pengesahan Rancangan Undang-undang
(RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020. Surnadi menjelaskan
alasan penolakan RUU tersebut.
Pertama, KSBI kecewa lantaran saran yang dikeluarkan KSBI dalam pertemuan Tim Tripartit
tidak diakomodasi dalam UU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan.
Kemudian, Undang-undang Omnibus Law klaster ketenagakerjaan dinilai sangat mendegradasi
hak-hak dasar buruh jika dibandingkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Selain itu, KSBI menilai setidaknya ada empat hak yang mendasar buruh yang direbut, yaitu
PKWT atau kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan
pengupahan diturunkan, dan besaran pesangon diturunkan.
Terakhir, KSBSI menilai beberapa ketentuan yang dirancang dalam UU Omnibus Law pada pihak
pengusaha melalui Kadin dan Apindo dalam Tim Tripartit pada 10-13 Juli 2020 telah sepakat
dengan Tim Serikat Pekerja atau Serikat Buruh untuk tetap sesuai eksisting.
"Maka berdasarkan hal di atas DEN KSBSI dengan ini memberitahukan akan melakukan aksi
unjuk rasa dari Senin hingga Jumat di Istana Kepresidenan dengan tuntutan menolak Undang-
undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu
pembatalan Undang-undang tersebut," kata dia.
289
