Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

Ketidakmempanan Menteri Ida dibuktikan usai mengunjungi Ketum PBNU KM Said Aqil Siradj,
Minggu (11/10) malam. Panjang lebar, Ida menjelaskan kehebatan UU Ciptaker ke Kiai Said.
Namun, Kiai Said tetap bersikukuh dengan penolakannya. PBNU juga ngotot akan menempuh
jalur Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai langkah koreksi atas UU Ciptaker.

"Kita harus melakukan judicial review. Kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, dan demi
moderasi dalam membangun masyarakat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil," tegas Kiai
Said, kemarin.

Setelah sowan ke Kiai Said, Ida menyatakan akan roadshow ke kelompok lain yang kontra UU
Ciptaker. Kemarin, Ida bicara dengan Forum Rektor Indonesia (FRI). Agendanya sama,
membahas substansi UU Ciptaker. Bedanya, pertemuan ini berlangsung secara virtual. Dialog
tersebut dihadiri 24 rektor universitas negeri dan swasta.

Ketua FRI, Arif Satria menganggap, dialog seperti itu sangat penting untuk memperkuat
komunikasi. Sehingga banyak pihak mendapat pemahaman tentang UU Ciptaker.
"Ini kesempatan sangat baik bagi para rektor untuk memberi masukan kepada pemerintah, baik
tentang substansi maupun aspek hukum Undang-Undang Cipta Kerja," kata Rektor IPB ini.

Anggota Dewan Penasihat FRI, Asep Saefuddin mengapresiasi sosialisasi pemerintah. Hanya
saja, untuk hal-hal yang sangat sensitif dalam UU Ciptaker. penyebaran informasinya masih
kurang. Asep mengimbau agar target sosialisasinya diperluas. Seperti serikat pekerja, NU,
Muhammadiyah, Badan Eksekutif Mahasiswa, Kelompok Cipayung, dan juga tentunya FRI.

Sampai saat ini, UU Ciptaker masih ditolak berbagai kalangan. Selain NU, ada Muhammadiyah
dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejak awal, Muhammadiyah telah meminta DPR menunda
bahkan membatalkan pembahasan RUU Ciptaker. Sedangkan MUI menilai banyaknya penolakan
terhadap UU Ciptaker menunjukkan kesan perpolitikan Tanah Air dikuasai oligarki.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin tidak kaget dengan
"blusukan" Menteri Ida. Kata Ujang, pola ini sama ketika pengesahan UU KPK. Ketika itu,
pemerintah mendekati sejumlah tokoh. I Iarapannya, agar UU KPK diterima.

Menurut Ujang, belum jinaknya NU dan Muhammadiyah justru merupakan hal positif. Sebab,
kedua ormas ini merupakan representatif umat. Menurutnya, justru bahaya jika NU dan
Muhammadiyah tiba-tiba berubah pikiran. "Dampaknya, rakyat akan merasa berjuang sendirian,"
ucapnya, tadi malam.

Haruskah Luhut turun tangan untuk "menjinakkan" onnas-ormas itu? Sebab selama ini Luhut
dikenal menteri serba bisa. Ujang yakin, jika pun Luhut atau bahkan sampai Presiden yang turun
gunung, hasilnya akan sama. "Seperti biasa, kalau di tangan menteri teknis nggak selesai.
Presiden bisa meminta Luhut turun tangan. Tapi, kali ini belum tentu berhasil," ucapnya. men

41