Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

Judul Problem UU Ciptaker dalam Perspektif Pekerja
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-10-13 05:15:00
Ukuran 275x347mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 199.375.000

News Value Rp 598.125.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
BAGI buruh Indonesia, protes terhadap omnibus lawMU Cipta Kerja bukan sekadar penolakan.
Ketika beleid ini masih berbentuk draf awal yang dibuat pemerintah, para serikat buruh telah
menganalisis dan membuat sandingan-nya. Membandingkan pasal-pasal yang ada di undang-
undang eksisting, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan apa yang
ada di dalam draf omnibus law RUU Ciptaker versi pemerintah.

Bagi buruh, ada sepuluh permasalahan mendasar dalam RUU Ciptaker sebelum disahkan pada
5 Oktober 2020. Berdasar informasi beberapa anggota Panitia Kerja DPR tentang RUU tersebut
melalui WA, penulis membagi dua bagian tentang hasil kesepakatan dengan pemerintah

PROBLEM UU CIPTAKER DALAM PERSPEKTIF PEKERJA

Bagi buruh Indonesia, protes terhadap omnibus law UU Cipta Kerja bukan sekadar penolakan.
Ketika beleid ini masih berbentuk draf awal yang dibuat pemerintah, para serikat buruh telah
menganalisis dan membuat sandingan-nya. Membandingkan pasal-pasal yang ada di undang-
undang eksisting, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan apa yang
ada di dalam draf omnibus law RUU Ciptaker versi pemerintah.

Bagi buruh, ada sepuluh permasalahan mendasar dalam RUU Ciptaker sebelum disahkan pada
5 Oktober 2020. Berdasar informasi beberapa anggota Panitia Kerja DPR tentang RUU tersebut
melalui WA, penulis membagi dua bagian tentang hasil kesepakatan dengan pemerintah

Bagian pertama, ada tiga isu yang dikembalikan isi pasalnya ke UU Nomor 13 Tahun 2003, yaitu
isu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, dan masalah tenaga kerja asing yang mengalami sedikit
perbaikan dengan mengaitkan ke UU Imigrasi. Namun, masih perlu dilihat penuangan kalimatnya
dalam UU yang baru.

Bagian kedua, ada tujuh isu dari kesepakatan tersebut yang ditolak para buruh. Yaitu, isu UMK
bersyarat dan hilangnya UMSK, nilai pesangon berkurang, PKWT atau karyawan kontrak seumur
hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja eksploitatif, adanya informasi yang menyebutkan
cuti dan hak upah atas cuti hilang, serta tidak ada jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi
pekerja kontrak dan outsourcing seumur hidup.

45