Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

"Iya, itu yang dibahas terakhir yang surat 1.035 (halaman). Itu yang terakhir dibahas sampai
kemarin," katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Senin (12/10/2020).
Menurut Indra, draf UU Cipta Kerja yang berisi 905 halaman memang merupakan yang dibahas
dalam rapat paripurna pada Senin (5/10/2020) lalu. Menurut dia, draf tersebut merupakan basis
yang formatnya belum dirapikan. Draf UU sapu jagat itu kemudian bertambah menjadi 1.035
halaman setelah dirapikan dan diperbaiki terhadap kata-kata yang salah ketik. "Kemarin kan
spasinya belum rata semua, hurufnya segala macam. Nah, sekarang sudah dirapikan," ucapnya.

Meskipun demikian adanya, Indra memastikan bahwa tidak ada perubahan substansi UU Cipta
Kerja dalam draf yang bertambah 130 halaman tersebut. "Enggak ada. Itu hanya (perbaikan)
typo dan format. Kan format dirapikan, jadinya spasi-spasinya terdorong semua halamannya,"
ucapnya.

Ia mengatakan, draf yang berjumlah 1.035 halaman dan memuat kolom untuk ditandatangani
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin itu bakal dikirim ke Presiden Joko Widodo. Rencananya, draf
tersebut akan dikirimkan pada Rabu (14/10/2020) mendatang karena harus terlebih dahulu
dirapikan lagi.

"Jadi, yang disebut tujuh hari adalah tujuh hari kerja. Nah, tujuh hari kerja itu adalah hari Rabu,
Sabtu (dan) Minggu enggak dihitung. Nah, yang disebut di dalam UU itu tujuh hari kerja mulai
Rabu, bukan hari ini," ucapnya.

Tepis tuduhan

Pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai pedemo adalah korban hoaks ditepis oleh
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI Said Iqbal menyebut, apa yang
diprotes buruh tentang omnibus law, terutama klaster ketenagakerjaan, valid adanya.

Dalam konferensi pers virtual, Senin (12/10/2020), Iqbal mengungkapkan bahwa pihaknya
memastikan data yang diterima valid karena elemen buruh ikut perumusan UU tersebut. Ada
tangkapan layar kesepakatan antara wakil pemerintah yang mereka terima dan dapat dijadikan
bukti.

Begitu pula tuntutan yang disebarkan buruh, seperti tentang pesangon hingga status karyawan,
memang benar dibahas dalam UU sapu jagat tersebut. Dengan demikian, kata Iqbal, tidak ada
alasan pemerintah menuding masyarakat, terutama buruh, telah menyebarkan hoaks ataupun
dis informasi.

"Begitu pula dari sosmed yang beredar. Ini butuh verifikasi, m akan ya kami telefon Panja Baleg.
Ini benar enggak nih, oh ya benar ini dibahas. Sumber itulah yang kami jadikan dasar," katanya.

Iqbal lantas mempertanyakan dewan yang hingga kini masih beium memiliki salinan asli RUU
Cipta Kerja. Kondisi ini membuat pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat untuk mempelajari
omnibus law tersebut. "Karena menteri bilang, apanya yang dibaca, 905 halaman diubah jadi
1.305 halaman. Rakyat dibodohi retorika. Rakyat diminta baca, tapi keputusan Panja Baleg
mengesahkan kertas kosong. Memalukan dan berbahaya sekali," ucapnya.

Ia pun menegaskan, pihaknya akan menempuh sejumlah langkah, salah satunya uji materi ke
Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum mengajukan uji materi, pihaknya akan menganalisis
terlebih dahulu langkah hukum yang dapat ditempuh.

Dalam keterangannya, Iqbal juga mempertanyakan tentang perlindungan bagi karyawan kontrak
yang terancam berstatus kontrak seumur hidup, dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan uang
pesangon buruh yang diputus hubungan kerja.

50