Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 53

Gelar aksi

              Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali menggelar demonstrasi besar-besaran
              di seluruh Indonesia, terutama di Jakarta, pada momentum setahun pemerintahan Joko Widodo-
              Ma'ruf Amin. Rencananya, demonstrasi itu akan digelar selama tiga hari berturut-turut, yakni
              pada 20-22 Oktober mendatang.

              "Kenapa 20 Oktober? Karena momentum rezim ini dilantik," kata Ketua Konfederasi Kongres
              Aliansi  Serikat  Buruh  Indonesia  (KASBI),  Nining  Elitos,  yang  juga  mewakili  Gebrak,  dalam
              konferensi pers secara daring, Senin (12/10/2020).

              Selain itu, kata dia, 20 Oktober juga menjadi momentum kelahiran RUU Cipta Kerja yang kini
              telah disahkan menjadi undang-undang.

              Saat  dilantik  kembali  menjadi  presiden  pada  20  Oktober  2019  lalu,  Jokowi  dalam  pidatonya
              memang kali pertama menyampaikan gagasan tentang penyusunan omnibus law ini.

              "Dan  ini  sebagai  peringatan  omnibus  law  digagas  pertama  kali  saat  pelantikan  presiden,"
              tuturnya.

              Ia mengungkapkan, aksi demonstrasi nantinya akan digelar oleh Gebrak dan berbagai aliansi
              buruh serta serikat pekerja lain.

              Menurut dia, masyarakat saat ini telah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah
              yang baru satu tahun menjabat itu.

              "Apalagi  setelah  Undang-Undang  Cipta  Kerja  disahkan,  pemerintah  dianggap  tak  lagi
              mendengarkan  aspirasi  masyarakat.  Kita  sudah  sampaikan  sikap  mosi  tidak  percaya  kepada
              kekuasaan," katanya.

              Pada  kesempatan  itu,  Nining  juga  menyebut  bahwa  saat  ini  serikat  buruh  dan  aliansi
              kemasyarakatan lain belum berencana akan melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah
              Konstitusi. Apalagi, kata dia, bentuk fisik dan nomor undang-Undang pun hingga kini belum jelas.
              Pihaknya tak ingin terjebak dalam aturan konstitusional yang justru dapat menjebak masyarakat.

              "Kami tidak akan menempuh JR, tapi kami akan memaksa agar pembatalan undang-undang ini
              berjalan," ujar Nining. (Muhammad Ashari, Muhammad Ir-fan)***





























                                                           52
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58