Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

"Terakhir adalah klausul penetapan upah minimum kota dan kabupaten yang dinilai tidak
relevan. Yang dimaksud dengan UMK bersyarat belum jelas. Dalam konvensi ILO, upah minimum
adalah safety net. Upah oleh negara melindungi buruh yang masuk pasar kerja supaya enggak
jadi absolut miskin," tuturnya.

Selain langkah uji materi, pihaknya juga mendesak agar pemerintah menjalankan executive
review yang membatalkan UU dengan mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang-
undang (Perppu).

Menurut lqbal, langkah itu dapat menjadi secercah harapan bagi buruh yang merasa telah
dikhianati atas pembahasan UU Cipta Kerja.

"Kami meminta dengan segala hormat kepada Bapak Presiden, gunakan executive review,
kemudian juga kepada pimpinan DPR. gunakan hak legislative review. Itu bisa dilakukan. Kalau
execu-tive review bentuknya Perppu, tapi pertimbangan presiden soal Perppu kami hormati
walaupun kita berharap itu dilakukan," ujarnya. "Lalu DPR, kalau memang adalah wakil rakyat,
bukan hanya wakil partai, apalagi wakil pemerintah, gunakan legislative review, yaitu melakukan
uji terhadap legislasi yang sudah dilakukan."

Jadi pelajaran

Persoalan yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja adalah banyaknya jumlah peraturan
perundangan yang diintegrasikan. Akibatnya, timbul kompleksitas tersendiri, baik dari segi
substansi maupun hukum.

Ketua Forum Rektor Indonesia Arif Satria mengatakan, seharusnya upaya integrasi tersebut
dilaksanakan secara lebih hati-hati dengan memperluas partisipasi publik, melibatkan lebih
banyak ahli, dan dilakukan dalam waktu yang tepat.

"Hal ini sangat penting untuk menghindari salah pengertian terhadap tujuan dan substansi RUU
tersebut sekaligus menghindari adanya kecurigaan yang ber-ujung pada penolakan-penolakan,"
kata Rektor Institut Pertanian Bogor ini, Senin (12/10/2020).

Ternyata, pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR RI dilakukan lebih cepat dari dugaan banyak
pihak. Padahal, perbedaan pendapat di kalangan masyarakat masih tajam. Hal itu
mengakibatkan berbagai aksi penolakan muncul. Apalagi, setakat ini, pandemi Covid-19 belum
usai.

"FRI berharap, proses pengesahan RUU Cipta Kerja yang menimbulkan gejolak dapat menjadi
bahan pelajaran untuk kita semua bahwa modal sosial berupa rasa saling percaya seluruh
komponen bangsa harus diperkuat," tuturnya.

Ia menambahkan, pemerintah dan DPR RI hendaknya selalu membuka diri untuk menampung
aspirasi dan masukan-masukan kritis dari berbagai pihak yang sama-sama bergerak atas dasar
rasa cinta kepada bangsa Indonesia. Perbedaan pendapat dalam era demokrasi merupakan hal
yang lumrah.

"Perbedaan pendapat dalam merespons UU Cipta Kerja diharapkan dapat diselesaikan melalui
saluran-saluran yang konstitusional. FRI juga mengimbau semua pihak yang berbeda pendapat
agar dapat menahan diri dan mengedepankan dialog secara jernih untuk mendapatkan solusi,"
katanya.

51