Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 50

neutral - lqbal (None) Lalu DPR, kalau memang adalah wakil rakyat, bukan hanya wakil partai,
              apalagi wakil pemerintah, gunakan legislative review, yaitu melakukan uji terhadap legislasi yang
              sudah dilakukan.

              positive - Arif Satria (Rektor Institut Pertanian Bogor) Hal ini sangat penting untuk menghindari
              salah pengertian terhadap tujuan dan substansi RUU tersebut sekaligus menghindari adanya
              kecurigaan yang ber-ujung pada penolakan-peno-lakan

              positive - Arif Satria (Ketua Forum Rektor Indonesia) FRI berharap, proses pengesahan RUU
              Cipta Kerja yang menimbulkan gejolak dapat menjadi bahan pelajaran untuk kita semua bahwa
              modal sosial berupa rasa saling percaya seluruh komponen bangsa harus diperkuat

              positive - Arif Satria (Ketua Forum Rektor Indonesia) Perbedaan pendapat dalam merespons UU
              Cipta Kerja diharapkan dapat diselesaikan melalui saluran-sa-luran yang konstitusional. FRI juga
              mengimbau semua pihak yang berbeda pendapat agar dapat menahan diri dan mengedepankan
              dialog secara jernih untuk mendapatkan solusi
              neutral - Nining Elitos (Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Kenapa 20
              Oktober? Karena momentum rezim ini di-lantik

              neutral - Jokowi (presiden) Dan ini sebagai peringatan omnibus law digagas pertama kali saat
              pelantikan presiden

              negative - Jokowi (presiden) Apalagi setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, pemerintah
              dianggap tak lagi mendengarkan aspirasi masyarakat. Kita sudah sampaikan sikap mosi tidak
              percaya kepada kekuasaan

              neutral - Nining Elitos (Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Kami tidak
              akan menempuh JR, tapi kami akan memaksa agar pembatalan undang-undang ini berjalan


              Ringkasan

              Draf Undang-Undang Cipta Kerja ternyata terdiri atas 1.035 halaman, bertambah 130 halaman
              dari  draf yang dibahas dalam  rapat  paripurna DPR.  Kalangan  buruh pun  tak  terima  tukasan
              Presiden Joko Widodo bahwa para demonstran telah termakan hoaks. Mereka tetap meminta
              pemerintah  dan  DPR  untuk  menggunakan  wewenang  mereka,  baik  dalam  bentuk  executive
              review maupun legislative review.

              Sekretaris Jenderal DPR RI Indra iskandar mengungkapkan bahwa draf UU Cipta Kerja yang
              sudah final akan berjumlah 1.035 halaman. Draf ini berbeda 130 halaman dari draf yang dibahas
              dalam Rapat Paripurna pada 5 Oktober lalu yang hanya terdiri atas 905 halaman.



              SETELAH DIPERBAIKI, DRAF UU CIPTA KERJA SETEBAL 1.035 HALAMAN

              Draf Undang-Undang Cipta Kerja ternyata terdiri atas 1.035 halaman, bertambah 130 halaman
              dari  draf yang dibahas dalam  rapat  paripurna DPR.  Kalangan  buruh pun  tak  terima  tukasan
              Presiden Joko Widodo bahwa para demonstran telah termakan hoaks. Mereka tetap meminta
              pemerintah  dan  DPR  untuk  menggunakan  wewenang  mereka,  baik  dalam  bentuk  executive
              review maupun legislative review.

              Sekretaris Jenderal DPR RI Indra iskandar mengungkapkan bahwa draf UU Cipta Kerja yang
              sudah final akan berjumlah 1.035 halaman. Draf ini berbeda 130 halaman dari draf yang dibahas
              dalam Rapat Paripurna pada 5 Oktober lalu yang hanya terdiri atas 905 halaman.
                                                           49
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55