Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

RUU ini tidak mengatur mekanisme pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap pekerja
perempuan, khususnya perempuan penyandang disabilitas.
Karena itulah Presiden didesak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perppu) dalam waktu 14 hari. DPR diminta menjelaskan kepada publik mengapa mengabaikan
kelompok penyandang disabilitas dalam pembahasan dan tidak mencantumkan UU Penyandang
Disabilitas.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan, RUU Cipta Kerja memperhatikan
penyandang disabilitas, misalnya dalam pembangunan gedung, kelompok tersebut diatur dan
diberi pengaturan khusus. Demikian pula ada pemberian jaminan bagi tenaga kerja kelompok
disabilitas. "Tidak ada kluster khusus terkait dengan penyandang disabilitas, dalam rapat panja
(panitia kerja) selalu diingatkan terkait masalah ini," katanya.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat berpendapat, sejak awal
UU Penyandang Disabilitas tidak dimasukkan, tetapi tidak berarti tenaga kerja disabilitas tak
diperhatikan. Hal itu justru menguntungkan disabilitas karena persoalan disabilitas tetap diatur
dalam UU Penyandang Disabilitas yang lebih luas dan komprehensif.

"Soal masih menggunakan kata cacat, ini memang perlu dikoreksi. UU Nomor 8 Tahun 2016 jelas
menyebut istilah disabilitas, bukan cacat," kata Harry. (SON/REK)
10 Alasan Jaringan Disabilitas Menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja:

1. Kelompok atau organisasi penyandang disabilitas tidak pernah diperhitungkan dan dilibatkan
sejak awal proses pembahasan.
2. Tidak harmonis dan sinkron dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas.
3. Masih mengusung istilah cacat bagi penyandang disabilitas.
4. Menghapus Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung yang mengatur persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan
gedung berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
5. Penghapusan Pasal 27 Ayat (2) UU Bangunan Gedung, menunjukkan tidak mendukung
pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan akomodasi yang layak dalam
dunia kerja.
6. Menambahkan 1 syarat yang dapat menjadi alasan bagi pemberi kerja untuk melakukan
pemutusan hubungan kerja, yaitu "Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan
pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak
dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan".
7. Tidak mencantumkan ketentuan kuota 1 persen bagi perusahaan swasta dan 2 persen bagi
BUMN/BUMD serta pemerintah/pemerintah daerah untuk mempekerjakan penyandang
disabilitas dari keseluruhan pegawai, yang saat ini tercantum dalam UU Penyandang
Disabilitas.
8. Masih menggunakan sehat "jasmani rohani' sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan
atau menempati jabatan tertentu, yang merupakan tindakan diskriminatif bagi penyandang
disabilitas.
9. Tidak mengatur mekanisme pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap pekerja
perempuan, khususnya perempuan u>: penyandang disabilitas.
10. Tidak mencantumkan poin-poin yang bisa memudahkan penyandang disabilitas untuk
berusaha, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2016.

69