Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

2020. Penolakan datang dari serikat pekerja dan buruh, mahasiswa, serta elemen masyarakat
lain.
Jalan tengah

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, tim Kementerian
Ketenagakerjaan dilibatkan dalam proses merapikan redaksional draf terbaru dengan DPR Proses
itu dilakukan sepekan terakhir setelah RUU Cipta Kerja disetujui untuk disahkan menjadi UU di
Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10). "Betul, kami ikut memberi masukan. Sebab, kami sudah ikut
mengawal sejak di panja (panitia kerja). Ada tim khusus untuk itu," katanya.

Terkait sejumlah perubahan ketentuan dalam draf 1.035 halaman, kata Anwar, beberapa hal
yang pada draf sebelumnya belum jelas, dibuat jelas. Saat ditanyakan apakah perubahan itu
dibuat untuk merespons penolakan dan unjuk rasa dari publik, Anwar mengatakan tidak semata-
mata seperti itu. "Ada perujukan pasal per pasal yang memang harus dilakukan penyesuaian,"
katanya.
Saat ditanyakan mengenai sejumlah ketentuan yang berubah, misalnya isu pesangon yang tidak
lagi diberikan "paling banyak", menurut Anwar, perubahan itu dilakukan agar tidak merugikan
pihak mana pun sebagai jalan tengah.

"Mungkin begini, jangan sampai (pemilihan kata) itu terlalu mengunci. Kalau kita membatasi
paling banyak, tentu ada yang dirugikan. Kalau kita membatasi paling sedikit, juga ada yang
dirugikan. Jadi, ya, sudah kita buat kalimat yang tidak usah menggunakan kata-kata itu,"
ujarnya.

Draf baru

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, Senin (12/10) malam, Badan Legislasi
(Baleg) DPR telah menuntaskan perbaikan terhadap draf RUU Cipta Kerja yang terdiri atas 812
halaman. Draf ini berbeda dengan format sebelumnya yang dirilis oleh Kesekretariatan Jenderal,
Senin (12/10) pagi, yakni dengan draf dalam 1.035 halaman.

Terdapat sejumlah perubahan kembali di dalam draf 812 halaman, terutama pada bagian
retribusi dan pajak. "Ini hanya soal perubahan format. Tadi, kan, 1.035 halaman dalam bentuk
A4, sekarang dalam bentuk legal. Soal format kertas saja. Lalu, ada perubahan substansi sedikit,"
katanya.

Indra menegaskan, draf 812 halaman itu merupakan draf terakhir dan tidak akan ada lagi
perbaikan draf oleh Baleg. "Ya, itu yang terakhir. Tidak ada lagi rapat perbaikan karena sudah
selesai," ujarnya.

Saat Kompas mengecek, ada dua pasal di kluster ketenagakerjaan yang berbeda antara draf
pagi (1.035 halaman) dan malam (812 halaman), yakni Pasal 88 C Ayat 4 dan Pasal 156 (1).
Pada Pasal 88 C Ayat 4 draf pagi disebutkan, syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat
(2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
Adapun pada draf malam (812 halaman) disebutkan, syarat tertentu sebagaimana dimaksud
pada Ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang
bersangkutan.
Sebelumnya, pada Senin siang, Indra sempat membenarkan, draf berjumlah 1.035 halaman itu
sebagai draf terakhir yang akan dikirim ke Presiden. Namun, ia juga mengatakan, DPR masih
memiliki waktu sampai Rabu (14/10) untuk merapikan redaksional.

Menanggapi perubahan itu, Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Jumi-sih
mengatakan, substansi draf yang terus berubah membuat masyarakat kian bingung dan

85