Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

e. Masa kerja 4 tahun s 5 tahun. 5 bulan upah; f- Masa kerja 5 tahun s 6 tahun. 6 bulan upah;

g. Masa kerja 6 tahun s 7 tahun, 7 bulan upah;

h. Masa kerja 7 tahun s 8 tahun, 8 bulan upah;

i. Masa kerja > 8 tahun atau lebih. 9 bulan upah.

Draf 12 Oktober
Pasal 156 (1) - Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang
pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya
diterima.

Pasal 156 (2) - Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Masa kerja < 1 tahun. 1 bulan upah;

b. Masa kerja 1 tahun s 2 tahun. 2 bulan upah

c. Masa kerja 2 tahun s 3 tahun, 3 bulan upah

d. Masa kerja 3 tahun s 4 tahun. 4 bulan upah

e. Masa kerja 4 tahun s 5 tahun. 5 bulan upah

f. Masa kerja 5 tahun s 6 tahun. 6 bulan upah

g. Masa kerja 6 tahun s 7 tahun. 7 bulan upah

h. Masa kerja 7 tahun s 8 tahun. 8 bulan upah.
i. Masa kerja > 8 tahun atau lebih. 9 bulan upah.

Sumber: Draf RUU Cipta Kerja S Oktober dan draf RUU cipta kerja 12 Oktober versi dkirlm ke
Presiden; Diolah AGE

"Draf yang disetujui untuk disahkan menjadi UU oleh pemerintah dan DPR dalam sidang
paripurna (905 halaman).
**Draf akhir yang akan dikirm DPR ke Presiden Joko Widodo (812 halaman), berdasarkan
keterangan Sekretaris Jenderal DPR RI. Indra Iskandar, Senin (12/10) malam.

Keterangan: Meskipun sejumlah ketentuan berubah di draf RUU Cipta Kerja versi 12 Oktober
2020. pasal-pasal krusial lain yang menjadi sorotan buruh tetap ada. Antara lain. Pasal 59 yang
menghapus batasan tegas masa kontrak pekerja PKWT (perjanjian kerja kontrak waktu
tertentu); penghapusan Pasal 65 yang meniadakan batasan tegas jenis pekerjaan yang bisa
dialihdayakan; penetapan upah buruh berdasarkan satuan waktu lewat Pasal 88B; penetapan
upah minimum kab/kota yang diatur bersayarat dan penghapusan upah minimum sektoral dalam
Pasal 89.

Ketentuan yang ditengarai memudahkan proses pemutusan hubungan kerja juga masih diatur
dalam draf tertentu. Misalnya, penghapusan Pasal 158 dan Pasal 159 yang meniadakan
pembuktian serta hak buruh untuk membela diri dan menggugat pengusaha jika tidak diterima
di-PHK atas alasan kesalahan berat.

88