Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

LANGGAR PSBB, 70 PERUSAHAAN DITUTUP SEMENTARA

SELAMA pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masih banyak perkantoran di
Jakarta melakukan pelanggaran. Antara lain, tidak mengatur jaga jarak dan jumlah pegawai yang
masuk kantor melebihi ketentuan 25 persen dari kapasitas.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah
mengungkapkan, sebanyak 190 perusahaan ditutup sementara hingga 9 Oktober lalu.

''Sebanyak 120 perusahaan ditutup karena ditemukan kasus positif Covid-19. Dan, ada 70
perusahaan ditutup sementara karena melanggar protokol kesehatan," ungkap Andri, di Jakarta,
kemarin.

Andri menjelaskan, untuk perusahaan yang ditutup sementara karena ada karyawannya terpapar
Corona, tersebar di 5 kota wilayah Jakarta. Rinciannya, 15 perusahaan di Jakarta Pusat, 21 di
Jakarta Barat dan 11 perusahaan di Jakarta Utara. Sedangkan di Jakarta Timur 18 perusahaan
dan Jakarta Selatan 55 perusahaan. Sementara untuk 70 perusahaan yang ditutup karena
langgar protokol kesehatan, 29 perusahaan beroperasi di Jakarta Pusat, 7 di Jakarta Barat, 10
di Jakarta Timur, 5 Jakarta Utara, dan 19 di Jakarta Selatan.

Mengenai aturan di PSBB transisi, Andri memaparkan, perkantoran di sektor esensial dapat
beroperasi dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Sedangkan bagi perkantoran di sektor non-esen-
sial beroperasi dengan maksimal 50 persen kapasitas.

Sektor esensial mencakup 11 sektor yakni kesehatan, bahan pangan atau makanan atau
minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan,
konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan
sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan/atau kebutuhan sehari-hari.

Dia mengingatakan, semua perkantoran wajib mengikuti ketentuan protokol kesehatan
tambahan. Yakni, membuat sistem pendataan pengunjung di perusahaan yang sekurang-
kurangnya terdiri dari nama pengunjung, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone,
waktu berkunjung/bekerja. Sistem pendataan dapat berbentuk manual atau digital.

Kemudian, lanjutnya, menyerahkan data pengunjung secara tertulis kepada Pemprov DKI
melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi sebagai upaya penelusuran penyelidikan
epidemiologi.

Selain itu, melakukan penyesuaian jam kerja dan shift kerja dengan jeda minimal antar shift 3
(tiga) jam. Memaksimalkan penggunaan teknologi dan/atau rekayasa engineering dalam
melaksanakan aktivitas kerja, serta untuk mencegah kerumunan atau kontak langsung.

"Bila ditemukan klaster di sebuah tempat kerja, maka wajib melakukan penutupan tempat kerja
selama 3 x 24 jam untuk desinfeksi," ujarnya.

Kurang Pengawasan

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, pelaksanaan PSBB di perkantoran belum
optimal. Hal itu antara lain terjadi karena minimnya pengawasan protokol kesehatan di
perkantoran.

"Pengawasan dari manajemen perusahaan atau Pemprov DKI Jakarta baru muncul setelah kasus
mulai merebak," ujar Gembong, kemarin.

97