Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 99
Dia menekankan, untuk mengerem kasus positif Covid-19 di area perkantoran kuncinya ada pada
pengawasan. Pemprov DKI sebagai regulator jangan hanya melempar kebijakan, tapi juga giat
melakukan pengawasan.
"Kebijakan yang dikeluarkan itu jangan hanya melempar, tapi membutuhkan pengawasan yang
ketat, kuncinya di sana," imbuh Gembong.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, August Ilamona-ngan mengatakan, pemberlakuan denda
progresif bagi pada perkantoran dan tempat usaha yang melanggar PSBB transisi, bisa berjalan
efektif bila didukung dengan personel pengawas yang cukup. Sebab, banyak perkantoran dan
tempat usaha yang mengulangi pelanggaran, bahkan menutup-nutupi kasus penularan Covid-
19.
"Gedung perkantoran yang cukup ternama pun harus dilakukan pengawasan. Bila perlu Satpol
PP melakukan penambahan relawan yang bisa diaktifkan dalam pengawasan PSBB transisi,"
harapnya. mra
98
