Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 02 Agustus 2019

jumat, 2 aGuStuS 2019 06

Pembangunan Kegiatan Multiyears Harus

Infrastruktur di

Barito Lambat Libatkan Pekerja Lokal

PALANGKA RAYA, PPOST
Legislator Kalimantan Tengah (Kalteng), Ab-
dul Hadi, mengaku sering menerima keluhan
dan aspirasi dari masyarakat di Daerah Aliran
Sungai (DAS) Barito terkait masih lambatnya PaLaNGKa RaYa, PPOSt
pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Sejumlah masyarakat di DAS Barito bahkan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kali-
ada yang mengeluhkan wilayahnya sama sekali mantan Tengah (Kalteng) bidang pembangunan jalan dan
belum tersentuh pembangunan infrastruktur. jembatan melaksanakan monitoring kegiatan multiyears
“Keluhan-keluhan itu sangat sering kami
terima saat melaksanakan reses ke DAS Barito. dan kegiatan reguler tahun anggaran 2018-2019.
Kami kadang bingung harus merespon seperti
apa,” ucapnya di Palangka Raya, kemarin. Wakil Ketua Komisi D, Hj Agus nan jalan dan jembatan agar kontrak-
Menurut anggota Komisi C DPDR Kalteng Susilasani mengatakan, monitor- tor melibatkan tenaga kerja lokal.
itu, lambatnya pembangunan infrastruktur di ing pembangunan infrastruktur “Kami harapkan dalam pekerjaan
DAS Barito bukan sepenuhnya salah pemerin- jalan dan jembatan dilaksanakan di dapat melibatkan tenaga kerja lokal
tah provinsi (pemprov). Sebab, anggaran yang wilayah Kabupaten Kotawaringin untuk juga membuka lapangan
dimiliki Pemprov Kalteng relatif kecil apabila Barat, Sukamara dan Lamandau kerja dan juga peningkatan ekonomi
dibandingkan dengan luas wilayah dan harus sejak 3 hingga 6 Juli 2019. masyarakat di wilayah tersebut,”
dibagi ke bidang lainnya. “Kami ingin melihat secara lang- jelasnya.
Meski begitu, wakil rakyat Kalteng dari daerah sung kegiatan yang sudah dilakukan Ditambahkannya, tenaga kerja
pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selata, di lapangan, baik kesiapan material lokal saat ini sudah mampu bersa-
Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya dan peralatan. Termasuk, apakah ing dengan pekerja dari luar pulau.
itu menegaskan bahwa dirinya tetap menyam- ada kendala atau tidak dalam pelak- Tenaga kerja lokal sudah bisa dan
paikan sekaligus memperjuangkan aspirasi sanaan di lapangan,” ujar Hj Agus mampu, baik sebagai tenaga kasar
dan keluhan masyarakat di DAS Barito kepada Susilasani di gedung DPRD Kalteng, ataupun operator alat-alat berat.
pemprov. Selasa (2/7). “Di samping membuka lapangan
“Keinginan masyarakat untuk peningkatan Anggota Fraksi Nasional De- kerja juga hemat biaya, karena tidak
infrastruktur di wilayah masing-masing tentu mokrat (NasDem) ini berharap agar perlu menanggung biaya besar
penting untuk diperhatikan pemerintah. Tapi, ya pihak rekanan/kontraktor memacu transportasi untuk mendatangkan
tetap harus dipahami bahwa anggaran Pemprov pekerjaan sehingga bisa selesai tepat tenaga kerja dari pulau lain,” jelas
Kalteng relatif kecil, sehingga perlu ada skala waktu. Susilasani.
prioritas,” kata Abdul Hadi. “Kami harapkan penyelesain- Contohnya, lanjut Susilasani, di
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nya sesuai target, yakni bisa tuntas wilayah daerah aliran sungai (DAS)
pun mengharapkan pemprov bisa lebih kreatif 100 persen pada akhir tahun ini,” Barito juga sudah banyak pekerjaan
dan berinovasi dalam meningkatkan anggaran, katanya. jalan dan jembatan yang menggu-
agar pembangunan infrastruktur di Kalteng, Dikatakan, kegiatan monitoring nakan tenaga kerja lokal.
khususnya DAS Barito bisa lebih cepat. Dengan juga difokuskan pada peningkatan “Bahkan di sana (DAS Barito-red)
begitu, apa yang menjadi keinginan masyarakat jalan dengan sistem multiyears dan operator alat-alat berat kebanyakan
dapat diwujudkan pemerintah. kegiatan regular pada ruas jalan di orang lokal. Supir truk material saja
Dia mengatakan perusahaan besar swasta Kotawaringi Lama (Kolam) atau ada banyak yang perempuan. Saya
(PBS), baik perkebunan, kehutanan dan pertam- ruas penghubung utama antara kira untuk sumber daya manusia
bangan yang banyak di DAS Barito juga harus Kabupaten Kobar, Sukamara dan (SDM) di Kalteng ini sudah sangat
terlibat aktif dalam membangun infrastruktur. Lamandau. memadai,” jelasnya.
Sebab, keberadaan PBS harus memberikan “Percepatan pembangunan di Ia berharap, setiap ada kegiatan
dampak terhadap pembangunan maupun kes- ruas jalan wilayah Kolam tersebut pembangunan jalan dan jembatan
ejahteraan masyarakat. sangat vital guna mendukung roda wajib melibatkan tenaga kerja lokal.
“Jangan hanya berusaha di provinsi ini, tapi ti- perekonomian di wilayah Barat,” “Minimal ada perbandingan 50:50,
dak memperhatikan kondisi di wilayahnya. Jadi, katanya. yakni 50 persen tenaga kerja lokal
perusahaan harus ikut dan terlibat membangun Foto : PPost/Dok Susilasani juga berharap dalam dan 50 persen lainnya silahkan ambil
infrastruktur,” demikian Abdul Hadi.(ant/P4) PENGERjaaN jaLaN – Anggota DPRD Kalteng, ketika melakukan pengecekan pengerjaan jalan, beberapa waktu lalu. pelaksanaan pekerjaan pembangu- dari luar Kalteng,” ujarnya.(art/P4)

Pentingnya Peran Bidan di Desa

MUARA TEWEH, PPOST pendampingan dari bidan. ibu hamil bisa mengetahui apa
Bidan mempunyai peran pent- Dewan menginginkan agar saja yang dilakukan di masa
ing dan strategis dalam pelay- tenaga medis, terutam abidan kehamilan hingga melahirkan
anan kesehatan, khususnya ibu untuk berada di desa dimana nanti. Kami juga telah meny-
hamil, karenanya keberadaan mereka ditugaskan,” katanya iapkan fasilitas kesehatan untuk
mereka di desa men- kepada wartawan, para ibu hamil saat melahirkan
jadi tumpuan dan belum lama ini. nanti,” ucapnya.
harapan masyarakat. Politisi Partai Menurut Tiga Saputra, para
Legislator DPRD Persatuan Pem- ibu hamil bisa datang ke fasili-
Barito Utara (Barut), bangunan (PPP) tas kesehatan tersedia di desa,
Wardatun Nurjami- ini juga mengapr- karena para bidan tak lagi men-
lah mengatakan, esiasi kepedulian datangi ke rumah warga. “Ini
salah satu tugas beberapa kepala aturan yang telah diberlakukan
pemerintah daerah desa (kades) ter- di mana-mana, tak hanya di desa
adalah menjamin hadap kesehatan ini. Lewat penyuluhan ini, kami
kesehatan bagi ma- warganya den- meminta masyarakat bisa men-
syarakat. Karena itu, gan turut serta getahui dan memakluminya,” Foto : BN
pemerataan pem- meny ediakan ujarnya. SERaHKaN RaPERDa - Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala, putra ketika menyampaikan pidato pengantar Bupati dalam rangka pengantar raperda ka-
bangunan bidang fasilitas kepada Tiga Saputra menambahkan, wasan tanpa rokok pada sidang paripurna, Kamis (1/8). Raperda tersebut diterima Ketua DPRD Barito Utara, Set Enus Y Mebas.
kesehatan dengan Wardatun Nurjamilah tenaga kesehatan program semacam ini sangat baik
“Kami berharap dengan pe- Pemkab Ajukan Raperda
pelayanan yang baik dalam memberi- dilakukan. Terlebih lagi sebelum
menjadi alasan kuat kan penyuluhan proses persalinan, para ibu hamil
untuk menempatkan tenaga kesehatan. rutin memeriksakan kesehatan
medis di setiap desa, terutama Terpisah, Kades Beringin kandungannya.
bidan. Raya, Tiga Saputra mengungkap-
“Sekarang keberadaan bidan kan, demi menjamin keselamatan nyuluhan ini masyarakat paham
di desa menjadi sangat penting dan kesehatan ibu dan bayi yang tentang bagaimana menjalani
dan krusial mengingat adanya dikandung perlu bimbingan proses persalinan yang baik. Kawasan Tanpa Rokok
program dari pemerintah pusat khusus bagi para ibu hamil oleh Tentunya, kami ingin bayi yang
bahwa setiap ibu hamil hingga bidang yang berkompeten. dilahirkan itu dalam keadaan se-
melahirkan harus mendapatkan “Dengan penyuluhan itu para hat dan selamat,” tandasnya. (P4)

“Jadi raperda ini dalam rang-
Penangkapan Ikan Ilegal muaRa tEWEH, PPOSt Wabup, pada dasarnya meru- ka melindungi individu, ma-
pakan salah satu upaya dalam
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Barut) me-
syarakat dan lingkungan dari
rangka mengakomodir dan
Rusak Lingkungan nyampaikan rancangan peraturan daerah (raperda) ten- memberikan solusi bagi setiap paparan asap rokok tersebut,”
tang kawasan tanpa asap rokok kepada Dewan Perwakilan
permasalahan serta perubahan
kata Sugianto.
yang terjadi.
Pengajuan raperda, sambung
Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
“Secara khusus kita berharap Wabup, juga merupakan tindak
bahwa raperda yang diaju- lanjut ketentuan pasal 115 ayat
MUARA TEWEH, PPOST Akibat perbuatan itu banyak beradaan rumah Pos Apung Raperda tersebut disampai- bahwa salah satu tugas dan we- kan ini bertujuan untuk lebih 2 Undang-Undang Nomor 36
Legislator DPRD Barito ikan kecil yang menjadi kor- yang tidak digunakan, sehing- kan Wakil Bupati (Wabup) wenang kepala daerah adalah meningkatkan penyelengga- tahun 2009 tentang kesehatan
Utara (Barut), Karta Raya, ban sia-sia atau mati percuma ga bangunan tersebut mubazir. Barut, Sugianto Panala Putra, mengajukan raperda dan raan otonomi daerah yang luas, serta pasal 52 Peraturan Pemer-
mengharapkan Dinas Ketah- karena terkena aliran listrik Pemerintah daerah melalui pada sidang paripurna I masa menetapkan peraturan daerah nyata dan bertanggungjawab intah Nomor 109 tahun 2012
anan Pangan dan Perikanan oleh warga yang menggunakan dinas terkait jangan hanya bisa sidang II tahun 2019 di ruang (perda) yang telah mendapat sebagaimana diamanatkan oleh tentang pengamanan bahan
melakukan sosialisasi dan listrik saat menangkap ikan. menganggarkan dan membuat sidang Paripurna, Kamis (1/8). persetujuan bersama DPRD. peraturan perundang-undan- yang mengandung zat adiktif
pengawasan terkait illegal fish- “Ini perlu tindakan dan saja, tapi harus bermanfaat seb- Wabup mengatakan, pe- “Pengajuan raperda ini meru- gan yang berlaku,” terangnya. berupa produk tembakau bagi
ing (penangkapan ikan secara sanksi tegas dari dinas terkait agaimana rencana permintaan nyampaian raperda itu untuk pakan upaya kita bersama un- Sedangkan terkait alasan kesehatan.
ilegal). dengan bekerja sama aparat anggaran pada awalnya. dibahas bersama dalam sidang tuk menata perangkat hukum mengajukan raperda tentang “Dengan adanya perda ten-
Pasalnya, masih ada warga keamanan agar ada efek jera. “Dinas, badan atau instansi dewan. Pengajuan raperda yang diperlukan dalam rangka kawasan tanpa asap rokok, tang kawasan tanpa rokok ini
yang melakukan penangkapan Illegal fishing sangat merusak terkait jangan hanya pintar juga sebagai implementasi dari penyelenggaraan tugas-tugas lanjut Wabup, bahwa asap nantinya diharapkan mampu
secara ilegal. Padahal perbua- lingkungan, terutama habitat meminta dan menganggarkan, Undang-Undang Nomor 23 pemerintahan, pembangunan rokok dapat membahayakan melindungi masyarakat dari
tan tersebut selain merusak air tawar, yang juga bisa meng- namun harus lebih tahu lagi se- tahun 2014 tentang pemerintah dan pembinaan masyarakat di kesehatan individu, masyarakat bahaya paparan asap rokok,
lingkungan atau habitat di hilangkan satu generasi ikan,” berapa besar manfaatnya bagi daerah. Barut,” jelas Sugianto. dan lingkungan, sehingga perlu baik langsung maupun tidak
sungai, juga bisa berakibat jelasnya, belum lama ini. masyarakat sekitar. Bukan asal Dimana, dalam undang- Pembentukan produk hu- dilakukan tindakan perlindun- langsung,” kata Sugianto ha-
merugikan nelayan tradisional. Karta juga menyoroti ke- anggarkan saja,” jelasnya.(P4) undang tersebut dinyatakan kum dalam bentuk perda, kata gan dari paparan asap rokok. rapnya.(bn/P4)