Page 7 - SKH Palangka Post Edisi 02 Agustus 2019
P. 7

DPRD KAPUAS










                jumat, 2 aGuStuS 2019                                                                                                                                                                07


                Semua Fraksi Setujui Raperda

                      APBD Perubahan 2019



                KUALA KAPUAS, PPOST         Bertindak sebagai juru bicara
                 Setelah melalui proses alotnya   dari Fraksi Golkar adalah Suwanto
                pembahasan rancangan peraturan   E Sumen,  Fraksi PDI Perjuangan
                daerah (raperda) APBD Peruba-  oleh Didi Hartoyo,  Fraksi PPP
                han 2019, akhirnya seluruh fraksi   oleh Noni Hermirawati,  Fraksi
                di DPRD Kabupaten Kapuas me-  PAN oleh Indah Ayu Lestari,
                nyampaikan pendapat akhirnya.   Fraksi Demokrat oleh Fariz Is-
                 Penyampaian pendapat akhir   met Rinjani,   Fraksi PKB oleh
                dilaksanakan  pada  rapat  pari-  Fauzianor dan Fraksi Gerindra,
                purna ke 9 masa sidang II tahun   Nordin.
                sidang 2019 yang dipimpin Ketua   Sementara Wakil Bupati
                DPRD Kabupaten Kapuas, Algrin   Kapuas,  Nafiah Ibnoor, menyam-
                Gasan, dan dihadiri Wakil Bupati,    paikan apresiasi atas kerjasama
                Nafiah Ibnoor, Kamis (1/8).   dan kerja keras anggota legislatif
                 Secara umum seluruh fraksi   membahas raperda APBD Peruba-
                yang menyampaikan pendapat   han 2019 tersebut.
                akhir melalui juru bicara ma-   “Mewakili Bupati Kapuas Ben
                sing-masing  menyetujui  hasil   Brahim S Bahat yang saat ini masih
                pembahasan terhadap raperda   cuti,  kami memberikan apresiasi
                APBD Perubahan 2019.  Seluruh   dan terima kasih atas kerjasama
                fraksi menyatakan menyetujui   selama ini, khususnya proses
                dan menyepakati raperda APBD   pembahasan raperda APBD Pe-
                Perubahan itu.             rubahan 2019,”  ujarnya. (pro/P4)  PENaNDataNGaNaN - Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Algrin Gasan, ketika menandatangani kesepakatan raperda APBD Perubahan 2019 pada paripurna di gedung dewan setempat, Kamis(1/8).
                                                                                                                                                                                                  Foto : PPost/Lapro
                                                                        Dari pihak eksekutif penandatanganan dilakukan Wakil Bupati Nafiah Ibnoor.
                     Pelatihan Budidaya

                Ternak Besar Diapresiasi                                Asumsi Defisit Anggaran



                KUALA KAPUAS, PPOST         Faujiannor menuturkan, den-
                 Anggota DPRD Kabupaten    gan keahlian nantinya atau ilmu
                Kapuas, Faujiannor, mengapre-  pengetahuan yang diperoleh dari              Jadi Rp 10 Miliar
                siasi pelatihan budi-               pelatihan tersebut
                daya ternak besar di                dapat memberikan
                Desa Manyahi, Ke-                   dampak positif bagi
                camatan Mantangai,                  peternak di Keca-
                untuk mendukung                     matan Mantangai.
                program unggulan                     “Sehingga bisa     KuaLa KaPuaS, PPOSt                                berbagai kegiatan yang tidak   menjadi Rp 57 miliar.    Dengan sudah disepakati
                kawasan pedesaan                    memberikan ke-                                                         urgen berhasil menurunkan     “Berbagai upaya dilakukan   nota APBD Perubahan 2019
                (Prukades).                         sejahteraan ma-     Rancangan peraturan daerah (raperda) APBD Perubah-  asumsi defisit anggaran menjadi   dari penggeseran hingga pe-  antar DPRD  dengan eksekutif,
                 Dia mengatakan,                    syarakat, dan lebih   an 2019 pada awal proses pembahasan defisit anggaran   Rp 10 miliar. Semuanya itu su-  mangkasan sehingga dari Rp  57   lanjut Algrin,  maka diharap-
                kegiatan itu penting                produktif lagi,” ka-  mencapai Rp 47 miliar. Namun melalui hasil kerja keras   dah sesuai dengan mekanisme   miliar  dapat menekan  asumsi   kan  pihak  eksekutif  sesegera
                dilaksanakan guna                   tanya.              Badan Anggaran  (Banggar)  DPRD  Kabupaten  Kapuas   yang ada,” katanya kepada   defisit anggaran Kapuas men-  mungkin menyampaikan rap-
                memberdayakan                        Selain itu, dirin-                                                    wartawan.                  jadi Rp 10 miliar,” jelas politisi   erda APBD Perubahan 2019 ke
                masyarakat. Sehing-  Faujiannor     ya berharap pada    dan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) defisit ang-  Dijelaskan Algrin, sebagaima-  dari Partai Golkar ini.   Pemerintah Provinsi Kalteng
                ga bisa menambah                    peserta pelatihan   garan berhasil diturunkan  menjadi Rp 10 miliar.   na awal pengajuan rancangan   Dengan pola efektip dan   untuk mendapatkan evaluasi
                wawasan dan pengetahuan, teru-  agar menyerap ilmu pegeta-                                                 KUA PPAS APBD Perubahan    efisiensi anggaran, kata Algrin,   dari Gubernur.
                tama menernak hewan jenis sapi.  huan atau wawasan yang diper-                                             2019 semula Kapuas mengalami   yang dimulai dari APBD Pe-  “Dengan  cepatnya  pemba-
                 “Kami memberikan apresiasi   oleh. Sehingga bisa diimplemen-  Hal ini disampaikan Ketua   dan penandatanganan nota   defisit sebesar Rp  47 miliar. Ke-  rubahan 2019 ini menjadikan   hasan APBD Perubahan 2019
                kepada Dinas Pertanian Kapuas,   tasikan dalam memelihara sapi.  Dewan  Perwakilan  Rakyat   kesepakatan raperda  APBD   mudian pada tahapan raperda   keuangan Kabupaten Kapuas   tersebut diharapkan agar satuan
                Bapelmas Banjarmasin dan in-  “Kami harapkan peserta bisa   Daerah (DPRD) Kapuas,  Al-  Perubahan  2019 di gedung   APBD Perubahan  2019 terjadi   membaik. “Karena itu diharap-  organisasi perangkat daerah
                stansi terkait lainnya yang telah   memperoleh banyak hal untuk   grin Gasan, usia memimpin   dewan setempat, Kamis (1/8).   penambahan  angka  asumsi   kan ke depan tahun 2020 keuan-  (SOPD) nantinya bisa bekerja
                memberikan pelatihan,” kata   mengembangkan ternak sap-  rapat paripurna dengan agen-  “Upaya keras Banggar dan   defisit sebesar Rp   10 miliar.   gan  Kapuas  menjadi  sehat,”   dengan maksimal,” tambahnya.
                Faujiannor, belum lama ini.  inya,” harapnya.(bn/P4)    da   pendapat akhir  fraksi   TAPD dengan memangkas   Jadi total asumsi defisit Kapuas   katanya.        (pro/P4)




















                                                                                                                                 Perhatikan Pembangunan


                                                                                                                                                Skala Prioritas



                                                                                                                           KUALA KURUN, PPOST         itu tidak bisa terus menerus dian-  diperparah dengan adanya aturan
                                                                                                                             Seluruh satuan organisasi per-  dalkan, karena sumber daya alam   tentang larangan membakar lahan.
                                                                                                                           angkat daerah (SOPD) di ling-  (SDA) perlahan pasti akan habis.  ”Semua itu tentunya member-
                                                                                                                           kungan Pemerintah Kabupaten   Untuk itu, pemerintah harus   atkan masyarakat kita. Khusus
                                                                                                                           (Pemkab) Gunung Mas (Gumas)   mampu meningkatkan SDM dan   terhadap larangan membakar
                                                                                                                           diharapkan mampu melaksanakan   menciptakan peluang usaha dan   lahan harus ditinjau, karena kita
                                                                                                                           pembangunan dengan memper-  kerja bagi masyarakat. ”Harus ada   tahu sendiri banyak masyarakat
                                                                                                                           hatikan skala prioritas pada tahun   langkah antisipasi dari pemkab se-  yang berladang dengan berpindah-
                                                                                                                           2020 mendatang.            tempat dalam memberikan solusi,   pindah. Di mana pembukaan lahan
                                                                                                                             ”Pembangunan yang kita harap-  sehingga masyarakat tidak terus   dilakukan dengan cara dibakar,”
                                                                                                                           kan menjadi skala prioritas adalah   menerus bergantung pada kedua   ujarnya.
                                                                                                                           peningkatan sumber daya manusia   usaha itu. Salah satunya dengan   Evandi menilai, dengan situasi
                                                                                                                           (SDM) dan penciptaan peluang   peningkatan SDM dan membuka   demikian pastinya masyarakat
                                                                                                                           kerja atau usaha bagi masyarakat di   peluang usaha itu tadi,” tutur Poli-  akan semakin terdesak, karena
                                                                                                                           daerah ini,” ucap anggota Dewan   tikus Partai Nasional Demokrat   mata pencaharian mereka sehari-
                                                                                                                           Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)   (NasDem) ini.       hari, seolah dihilangkan satu per
                                                                                                                           Gumas, Evandi, Kamis (1/8).  Memang sekarang ini, ujar    satu.
                                                                                                             Foto : PPost/Anthoneal  Saat ini, terang Evandi, mata   Evandi, harga karet masih tidak   ”Kami terus mengingatkan ke-
                Pju - Salah satu deretan lampu PJU yang terletak di Jalan Diponegoro, DI Panjaitan, dan MT Haryono. Diharapkan fasilitas penerangan jalan tersebut tidak   pencaharian utama masyarakat di   bersahabat. Sedangkan penam-  pada Pemkab Gumas agar men-
                sering padam khususnya pada malam hari, Kamis (1/8) pagi.                                                  daerah ini hanya ada dua, yakni   bang emas selalu dikejar-kejar   cari solusi dan mengambil langkah
                                    PJU Jangan                                                                             dan bertani karet. Kedua usaha   aturan perundang-undangan. Ini   salahan itu,” tandasnya. (nth/P4)
                                                                                                                           pertambangan emas tradisional
                                                                                                                                                                                 konkrit untuk mengatasi perma-
                                                                                                                                                      oleh aparat yang menegakkan per-
                                                                                                                                           Gali Potensi untuk

                              Sering Padam                                                                                                 Tingkatkan PADes





                                                                                                                           KUALA KURUN, PPOST         cara yang bisa dilakukan adalah   Des dan tenaga kerja serta ke-
                                                                                                                             Anggota DPRD  Kabupaten   melalui bagi hasil dari Badan Usaha   layakan usaha terhadap ren-
                                                                                                                           Gunung Mas (Gumas), Polie L   Milik Desa (BUMDes).    cana profit dan tujuan sosial.
                KuaLa KuRuN, PPOSt                                   kriminalitas.             bahkan, apabila instansi terkait   Mihing, meminta kepada seluruh   ”Kami berharap pemerintah desa   ”Di samping itu juga harus ada
                                                                       ”Saat ini, banyak lampu PJU
                Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Ka-  yang terpasang, namun tidak   tidak segera menindaklanjuti   pemerintah desa agar meningkat-  juga memperhatikan keberadaan   analisis terhadap kebutuhan dana
                                                                                               keadaan yang demikian, maka
                                                                                                                           kan pendapatan asli desa (PADes)
                                                                                                                                                      BUMDes, yakni dengan memberi
                                                                                                                                                                                 sebagai modal pertama atau
                bupaten  Gunung  Mas  (Gumas),  Edyson  D  Kenting,  me-  menyala. Contoh PJU di per-  dikhawatirkan akan marak   mereka dengan menggali berbagai   penyertaan modal, karena manfaat-  penambahan modal serta sum-
                minta kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat     kantoran pemkab dan DPRD   terjadi tindak kejahatan dan   potensi yang ada di desa.  nya sangat banyak. Selain mening-  bangan ke PADes. Analisis ini
                agar memperhatikan lampu penerangan jalan umum (PJU)   Gumas yang lampunya banyak   lakalantas.              ”Kami ingin seluruh pemerintah   katkan pendapatan, BUMDes juga   harus dilakukan agar BUMDes
                                                                     padam, sehingga masyarakat
                                                                                                 ”Kami harapkan satuan or-
                yang sering padam di kota Kuala Kurun pada malam hari.  pengguna jalan harus ekstra   ganisasi perangkat daerah   desa mampu meningkatkan PADes,   dapat memberikan pelayanan ke-  tidak selalu merugi atau selalu
                                                                                                                                                                                 memerlukan penyertaan modal,”
                                                                                                                                                      pada masyarakat desa,” tuturnya.
                                                                                                                           mengingat saat ini Alokasi Dana
                                                                     hati-hati ketika melintas pada   (SOPD) terkait lebih pro aktif   Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)   Politikus Partai Hati Nurani   terangnya.
                 ”Sering padamnya lampu     Edyson mengatakan, padam-  malam hari,” ujar politisi Partai   dalam memperhatikan kondisi   yang dikelola sangat besar. Bahkan   Rakyat (Hanura) ini menutur-  Polie menambahkan, selain me-
                PJU  ini  harus  menjadi  perha-  nya lampu PJU akan mengaki-  Demokrasi Indonesia Perjuan-  lampu PJU ini. Caranya, den-  ada yang mencapai sekitar Rp 1,2   kan, dalam penyertaan modal   manfaatkan BUMDes pemerintah
                tian serius dari instansi terkait.   batkan kondisi jalan menjadi   gan (PDIP) ini.  gan rutin melakukan pemerik-  miliar,” ucapnya, belum lama ini.  pada BUMDes tentu harus me-  desa juga dapat meningkatkan
                Jangan dibiarkan berlarut-larut.   gelap gulita. Tentu ini sangat   Legislator dari daerah pemil-  saan soal apakah itu terkait bola   Polie mengatakan, ADD dan DD   lalui proses analisis kelayakan   PADes melalui hasil aset desa,
                Sebagai ibu kota kabupaten,   membahayakan bagi pengendara   ihan (dapil) II mencakup Keca-  lampu yang putus atau ada   yang terbilang besar itu jangan han-  yang sesuai ketentuan. Di an-  seperti pasar desa atau hasil aset
                lampu PJU seharusnya jangan   roda dua dan empat, karena   matan Rungan Hulu,  Rungan,   hal lain yang mengakibatkan   ya digunakan untuk membangun   taranya harus melihat potensi   lain yang sesuai kewenangan
                sering padam,” kata  Edyson,   rawan  terjadi  kecelakaan lalu   Rungan Barat, Manuhing dan   lampu PJU itu padam,” jelas   infrastruktur saja, namun juga un-  desa, keberadaan Sumber Daya   berdasarkan hak asal usul dan ke-
                Kamis (1/8).               lintas (lakalantas) dan tindakan   Manuhing Raya ini menam-  Edyson.(nth/P4)    tuk peningkatan PADes. Salah satu   Manusia (SDM) pengelola BUM-  wenangan lokal berskala desa.(P4)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12