Page 100 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

kepemilikan;
c) Selain tanah dan/bangunan yang tidak mempunyai bukti
kepemilikan dengan nilai diatas 100 juta rupiah/ unit/ satuan;
d) Selain tanah dan/bangunan yang tidak mempunyai bukti
kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta

rupiah/ unit/ satuan.
2) Membuat usulan, menyiapkan data pendukung dan
menyampaikannya ke Kuasa Pengguna Barang untuk disetujui dan
ditetapkan;
3) Menyampaikan usulan penetapan status penggunaan BMN
kepada:
a) Sekretaris Ditjen Perbendaharaan untuk:
- Tanah dan bangunan;
- Selain tanah dan/bangunan yang mempunyai bukti
kepemilikan;
- Selain tanah dan/bangunan yang tidak mempunyai bukti
kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan 100

juta rupiah/ unit/ satuan;
b) Kepala KPKNL/Kanwil DJKN/DJKN c.q. Direktur PKNSI
sesuai kewenangannya untuk BMN berupa selain tanah dan/
bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan
nilai diatas 100 juta rupiah/ unit/ satuan.

c. Poin Penting
Permohonan penetapan status penggunaan BMN diajukan paling
lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.

d. Laporan
Laporan pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN.

84
84 Direktorat Jenderal Perbendaharaan