Page 102 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 102
Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb
disewakan, surat pernyataan tidak mengganggu tugas dan fungsi, data
calon penyewa, surat permohonan sewa dari calon penerima sewa,
surat pernyataan bersedia merawat dan memelihara BMN selama
jangka waktu sewa, bukti kepemilikan (sertifikat/IMB), gambar lokasi
BMN yang akan disewakan, NJOP tanah dan/bangunan yang akan
disewakan, KIB tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan,
NPWP dan Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha untuk Calon penyewa
yang berbadan hukum, laporan kondisi barang, fotokopi SK PSP dan
laporan penilaian.
e. Laporan/Output
Surat Persetujuan dan Surat Keputusan Sewa BMN
f. Aplikasi
Aplikasi SIMAK BMN dan SIMAN
16. Penyusunan Laporan Tingkat UAKPB
a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementrian Negara/Lembaga;
3) Surat Direktur Barang Milik Negara Nomor S-2/KN/2014 tanggal
2 Januari 2014 Lampiran II mengenai Format Baru Catatan Atas
Laporan Barang Milik Negara.
86 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
86
