Page 99 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

e. Aplikasi
Modul Aset aplikasi SAKTI dan SIMAK BMN

14. Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/
PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang

Milik Negara;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.01/2015 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Manteri Keuangan selaku
Pengguna Barang kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna
Barang di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka
Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan;
3) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-48/MK.1/2016

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang
Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4) Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-
63/PB/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Memilah data BMN sesuai klasifikasi objek usulan penetapan

status penggunaan:
a) Tanah dan/bangunan;
b) Selain tanah dan/bangunan yang mempunyai bukti

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 83