Page 101 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 101
Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb
e. Aplikasi
Modul Aset aplikasi SAKTI atau SIMAK BMN.
15. Usulan Pemanfaatan BMN berupa Sewa
a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
b Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menilai dan menimbang usulan permohonan sewa dari calon
penyewa;
2) Membuat dan mengajukan permohonan penilaian aset yang akan
disewa ke KPKNL;
3) Membuat usulan persetujuan pemanfaatan BMN beserta
dokumen kelengkapan permohonan sewa ke KPKNL serta
menyampaikannya kepada KPB untuk disetujui dan ditetapkan;
4) Menyampaikan permohonan ke KPKNL.
c. Kegiatan Pendukung
Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan calon penyewa.
d. Poin Penting
Usulan persetujuan pemanfaatan untuk sewa dilengkapi dokumen
sebagai berikut: Surat permohonan sewa disertai penjelasan/
pertimbangan sewa, daftar BMN yang memuat data barang yang akan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 85
