Page 36 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

2) Data sarana dan prasarana dari aplikasi SIPAT;
3) Input data manual terdiri dari data pegawai non PNS, data
keluarga PNS, estimasi PNBP, daya dan jasa, serta nama pejabat
perbendaharaan (KPA, PPSPM, Bendahara, Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa serta Pejabat Penerima Barang), dan beban kerja;

4) Input usulan kebutuhan anggaran per output, per jenis belanja dan
per kelompok belanja;
5) Usulan belanja modal yang dilengkapi dokumen sebagai berikut :
a) Kerangka Acuan Kerja/Term of reference (TOR);
b) Rincian Anggaran Belanja (RAB);
c) Daftar harga/price list/catalog dari pihak ketiga;
d) Analisis tingkat kerusakan gedung dan bangunan yang
diketahui oleh Dinas PU setempat.
6) Untuk usulan belanja modal diatas 500 juta dilampiri :

a) Formulir T-2 (untuk usulan 2 tahun berikutnya)
b) Formulir T-3 (untuk usulan 3 tahun berikutnya)
Data yang digunakan untuk penyusunan usulan RKA K/L
melalui aplikasi SAKTI :
1) Standar Struktur Biaya (SSB) satker Kanwil DJPb;
2) Standar Biaya Masukan (SBM)
3) DPA dari aplikasi Sakura

Secara detail, prosedur/alur kegiatannya adalah sebagai berikut:
1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga RKAKL Kanwil DJPb
a) Menerima surat permintaan usulan kebutuhan anggaran
tingkat Satker dan memerintahkan pelaksana untuk membuat
dan menyusun Daftar dan Rekapitulasi Perhitungan Anggaran

20 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
20