Page 37 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 37

Pedoman Pelaksanaan Tugas
                                                            Bagian Umum Kanwil DJPb

                        dan surat terkait penyusunan usulan RKA-K/L  tingkat satker
                        dengan menggunakan aplikasi SAKTI
                    b)  Membuat dan menyusun DPA dan dokumen pendukungnya
                        dengan melakukan perekaman melalui aplikasi SAKURA;
                    c)  Melakukan pencetakan konsep/net DPA dan Rekapitulasi

                        Perhitungan Anggaran;
                    d)  Membuat dokumen pendukung usulan belanja modal dengan
                        melakukan koordinasi dengan Subbag TU/RT;
                    e)  Merekam usulan RKA K/L ke aplikasi SAKTI berdasarkan
                        SSB, DPA, SBM dan usulan belanja modal serta data dukung
                        lainnya
                    f)  Mencetak usulan RKA-K/L yang telah di input pada aplikasi
                        SAKTI
                    g)  Kepala Kanwil meneliti dan menandatangani Daftar

                        Perhitungan Anggaran, Rekapitulasi Perhitungan Anggaran
                        serta dokumen pendukung;
                    h)  Menatausahakan Daftar Perhitungan Anggaran, Rekapitulasi
                        Perhitungan Anggaran serta dokumen pendukung dan
                        melakukan  upload  dokumen  pendukung  melalui  aplikasi
                        SAKURA.
                    i)  Menatausahakan usulan RKA-KL yang telah direkam didalam

                        aplikasi SAKTI
                 2)  Penyusunan RKAKL Tingkat Wilayah
                    a)  Menerima dan meneliti serta monitoring pengiriman usulan
                        Daftar Perhitungan Anggaran dari masing-masing satker
                        (KPPN);
                    b)  Memonitor dan mengingatkan  satker-satker DJPb yang belum
                        menginput usulan RKA-K/L melalui aplikasi SAKTI



                                      Kementerian Keuangan Republik Indonesia  21
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42