Page 40 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

f. Poin Penting
1) Mengingat aplikasi SAKURA hanya sampai output kegiatan, maka
perlu mengambil ADK GPP yang kemudian dimasukan ke aplikasi
SAKTI;
2) Memastikan ADK usulan yang disampaikan satker dihasilkan dari

aplikasi SAKTI versi paling mutakhir;
3) Dalam proses revisi agar memperhatikan batas kewenangan
pengesahan Revisi DIPA.

g. Laporan

Laporan Daftar Perhitungan Anggaran dan Rekapitulasi DPA dari
aplikasi SAKURA

h. Aplikasi
1) Aplikasi SAKURA
2) Aplikasi GPP
3) Aplikasi Pbnopen
4) Aplikasi SAKTI

2. Revisi Anggaran

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Anggaran Revisi

Anggaran;
2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara
Revisi Anggaran Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3) Surat Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

24
24 Direktorat Jenderal Perbendaharaan