Page 45 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 45
Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb
3. Permintaan Dana/Dropping Tunjangan Kinerja dan Tunjangan
Tambahan
a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang
Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus
Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.01/2014
tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang
Tata Cara Penunjukan atau Penganggkatan Plt atau Plh di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
4) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor
SE-9/SJ/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja
dan Tunjangan Tambahan Bagi PLt dan Plh di Lingkungan
Kementerian Keuangan.
b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Permintaan Dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan
a) Satker lingkup Kanwil mengajukan permintaan dana
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan ke Kanwil
paling lambat setiap tanggal 20 untuk pembayaran Tunjangan
Kinerja dan Tunjangan Tambahan bulan berikutnya setelah
memperhitungkan potongan disiplin pegawai serta perhitungan
dana sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 29
