Page 47 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

pelaksana);
• Rekapitulasi absensi;
• Fotocopy rekening koran sebagai bukti penerimaan dana
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dari Kantor
Pusat;

• Fotocopy bukti setor saldo akhir tahun anggaran/kelebihan
pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan
ke Rekening Kas Negara disertai dengan fotocopy lembar
Bukti Penerimaan Negara yang dilegalisasi Kepala Kantor;
• Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan;
• Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
• Surat Pernyataan Pelantikan/Berita Acara Pelantikan;
• Surat Peringatan;

• Surat terkait hukuman disiplin;
• Surat terkait dengan pegawai yang melaksanakan tugas
belajar;
• SK pensiun;
Kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut diatas digunakan
sesuai peruntukannya.
c) LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan tingkat

satker disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berkenaan,
LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan tingkat
Wilayah disampaikan ke Eselon I paling lambat tanggal 10
bulan berkenaan.
Verifikasi dalam penyampaian LPP Tunjangan Kinerja dan
Tunjangan Tambahan dilakukan dengan melakukan pengujian
diantaranya:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 31