Page 49 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

d. Kegiatan Pendukung
1) Melakukan pengujian atas rekap kehadiran pegawai yang
disampaikan subbag kepegawaian;
2) Melakukan konfirmasi bila terdapat kesalahan dalam pembuatan

rekap kehadiran pegawai;
3) Mengingatkan KPPN di bawahnya terkait batas waktu pengiriman
permintaan Tukin dan LPP.

e. Laporan
LPP Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan tingkat
satker dari aplikasi Tukin dan tingkat wilayah (manual).

f. Aplikasi

Aplikasi Tunkin

g. Poin Penting
1) Pelaksana tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dengan jangka
waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak
mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja;
2) Pegawai/pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau

Pelaksana Harian (Plh) dengan jangka waktu menjabat paling
sedikit selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan tunjangan kinerja
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang
merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana
Harian (Plh.), menerima Tunjangan Kinerja yang lebih tinggi
ditambah 20% dari tunjangan kinerja dalam jabatan sebagai

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 33