Page 50 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

Pelaksana Tugas (Plt. atau Pelaksana Harian (Plh.) pada jabatan
yang dirangkapnya;
b) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)
atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima tunjangan kinerja yang
lebih tinggi ditambah 20% dari Tunjangan Kinerja yang lebih

rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
c) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan
tetap dan/atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai
Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima
tunjangan kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak
menerima tunjangan kinerja dalam jabatan definitifnya;
d) Pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan
tetap dan/atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai
Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima

tunjangan kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak
menerima tunjangan kinerja dan/atau tunjangan tambahan
unsur TKPKN (jika ada) dalam jabatan pelaksana definitifnya.
3) Dalam melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja dan
Tunjangan Tambahan, satker harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a) Kelas jabatan pegawai;

b) Tunjangan yang menjadi hak pegawai yang akan dibayarkan
(pegawai tersebut memperoleh tunjangan kinerja dan
tunjangan tambahan atau hanya memperoleh tunjangan
kinerja);
c) Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan
dilakukan pada permulaan bulan yang bersangkutan;
d) Besaran pemotongan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan

34
34 Direktorat Jenderal Perbendaharaan