Page 55 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

5. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Belanja Pegawai

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang
Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(SAKTI);
3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-12/PB/2007 Tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan
Serta Pembayaran Uang Makan Bagi PNS sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-05/PB/2008.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menyiapkan bukti-bukti/dokumen pendukung penyelesaian atas
hak tagih kepada Negara berupa perjanjian/kontrak/penetapan
keputusan/daftar rincian permintaan pembayaran dan bukti
pendukung lainnya yang berkaitan dengan persyaratan penerbitan
SPM melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Pembayaran

Langsung (LS) dan melakukan perekaman data dukung pada
Aplikasi SAKTI;
2) Mencetak routing slip pengawasan atas proses batas waktu
penyelesaian tagihan atas beban APBN;
3) PPK:
a) Melakukan tugas dan wewenang PPK berupa pengujian
kebenaran materiil (kelengkapan dokumen tagihan,

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 39