Page 59 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 59
Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb
6. Pengajuan Pembayaran / Penerbitan SPM Belanja Pegawai
a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 tentang
Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil
Pusat/Anggota Tentara Republik Indonesia/Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia kepada Kementerian Negara/Lembaga;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang
Pemberian dan Tatacara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai
Negeri Sipil;
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-41/PB/2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sentralisasi
Pembayaran Gaji untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
5) Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
SE-34/PB.1/2013 tentang Tata Cara Administrasi Kehadiran dan
Pelaporan Pelaksanaan Kerja Lembur di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.
b. Prosedur/Alur Kegiatan
• Belanja Pegawai
1) PPABP Instansi Vertikal melakukan pemutakhiran atau
perubahan data pegawai melalui aplikasi GPP berdasarkan
dokumen terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemutakhiran atau perubahan data tersebut digunakan sebagai
dasar pembuatan gaji induk, gaji susulan, gaji terusan dan
kekurangan gaji.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 43
