Page 57 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 57

Pedoman Pelaksanaan Tugas
                                                            Bagian Umum Kanwil DJPb

                        apabila SPP dan lampirannya tidak memenuhi persyaratan
                        untuk dibayarkan (dokumen pendukung tidak lengkap atau
                        pagu dana pada DIPA tidak mencukupi);
                     d)  Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah
                        disediakan;

                     e)  Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui
                        Aplikasi SAKTI dengan tahapan :
                        -  Mengecek ketersediaan dana Laporan FA;
                        -  Menerbitkan dan menandatangani SPM dan beserta
                           lampiran penerima (jika penerima rekening terlampir);
                        -  Mencetak karwas pengawasan pagu dan realisasi;
                        -  Memvalidasi SPM;
                        -  Membuat ADK SPM dengan memasukkan  Personal
                           Identification Number (PIN)            PPSPM sebagai tanda

                           tangan elektronik pada ADK SPM;
                        -  Mengupload ADK SPM pada portal SPAN.
                     f)  Meneruskan SPM dan lampirannya kepada Subbag Keuangan
                        untuk dilakukan penyusunan berkas  hardcopy persyaratan
                        untuk diajukan ke KPPN.
                 5)  Subbag Keuangan:

                    a)  Menerima SPM dan lampirannya dari PPSPM;
                    b)  Menyusun kelengkapan SPM dan kebenaran lampiran SPM
                        sesuai persyaratan dan menyampaikan ke KPPN melalui
                        Petugas Pengantar SPM yang telah ditunjuk;

                    c)  Menyimpan, menatausahakan dan menjaga keutuhan SPM
                        beserta  dokumen  pendukung  hak tagih  termasuk  cetakan
                        daftar SP2D dari Aplikasi OM SPAN.




                                      Kementerian Keuangan Republik Indonesia  41
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62