Page 51 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 51
Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb
Tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e) Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pembayaran Tunjangan
Kinerja dan Tunjangan Tambahan pegawai.
4) Harap diperhatikan kemungkinan terjadinya kelebihan pembayaran
pada pemenuhan hak pegawai terhadap pembayaran tunjangan
yang disebabkan pindah tugas terdapat perbedaan antara tanggal
pelantikan dan tanggal melaksanakan tugas;
5) Satker yang tidak mengirimkan permohonan droping Tukin,
maka droping akan dikirimkan/dibayarkan sama dengan bulan
sebelumnya;
6) Pengenaan potongan tukin atas ketentuan disiplin pegawai.
4. Pembayaran Tunkin dan Pembuatan SPJ Tunkin
a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang
Pedoman Penetapan Evaluasi, Penilaian Kenaikan dan Penurunan
Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang
Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus
Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015;
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.01/2014
tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 35
