Page 39 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 39

Pedoman Pelaksanaan Tugas
                                                            Bagian Umum Kanwil DJPb

                 3)  Memiliki  data  kontak  setiap  satker  KPPN  dibawahnya  dalam
                    rangka mempercepat penyampaian informasi dan komunikasi.



              e.  Lain-Lain
                 Pada tahun anggaran berjalan jika diperlukan dapat dilakukan revisi
                 anggaran meliputi :
                 1)  Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, misalnya revisi
                    penambahan atau pengurangan pagu;
                 2)  Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, misalnya revisi
                    pergeseran antar keluaran dalam satu satker;
                 3)  Revisi  yang disebabkan  kesalahan  administratif,  misalnya revisi
                    perubahan pejabat perbendaharaan.



                 Prosedur/alur kegiatan pembuatan usulan revisi DIPA  Kanwil  sebagai
                 berikut:
                 1)  Menerima usulan masukan revisi dari masing-masing Bidang/

                    Bagian;
                 2)  Membuat konsep/net usulan revisi DIPA Kanwil;
                 3)  Menyampaikan konsep/net usulan revisi DIPA Kanwil kepada
                    Pejabat Pembuat Komitmen;
                 4)  Pejabat Pembuat Komitmen menelaah dan menyetujui konsep/net
                    usulan revisi DIPA Kanwil;
                 5)  Kepala  Kanwil  (selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran)  menetapkan
                    usulan revisi DIPA Kanwil;
                 6)  Menyampaikan net usulan revisi ke Bidang PPA I/Setditjen PBN

                    beserta ADK-nya.






                                      Kementerian Keuangan Republik Indonesia  23
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44