Page 16 - BULETIN 1257

BULETIN Parlementaria

Korban TPKS Tidak
KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tertanggung BPJS, Nurhayati

Soroti Perpres 82 Tahun 2018

nggota Komisi IX DPR
mengajukan permohonan kepada
penganggarannya sudah jelas,” tutur
RI Nurhayati menyoroti TPSK itu sudah diatur. Nah harusnya disampaikan bahwa korban dapat
Peraturan Presiden Nurhayati kepada saat Kunjungan LPSK untuk mendapatkan layanan
(Perpres) Nomor 82 Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi IX pengobatan atau perobatan.
A Tahun 2018 tentang DPR RI ke Rumah Sakit Umum Daerah “Tentunya kalau berdasarkan
jaminan kesehatan dan meminta Komisi (RSUD) Dr. Zainoel Abidin, Kota Banda UU (Perlindungan Saksi dan Korban
IX untuk mendalami kembali aturan Aceh, Provinsi Aceh, Minggu (16/7). dan) Perpres 82, kita menginginkan
tersebut terutama terkait dengan Diketahui, berdasarkan Perpres anggaran yang dikucurkan kepada
penganggarannya. Pasalnya, ketika 82 Tahun 2018 tentang Jaminan LPSK harus serius gitu, harus
menerima kunjungan Komisi IX DPR Kesehatan pada pasal 52 huruf bisa menutupi jumlah daripada
RI, Direktur RSUD Dr. Zainoel Abidin, r memang menyatakan bahwa korban-korban kekerasan dan
Isra Firmansyah menyatakan bahwa pelayanan kesehatan akibat tindak penganiayaan ini. Nah ini yang kami
tidak tertanggungnya pelayanan pidana penganiayaan, kekerasan ingin tahu selama ini LPSK bagaimana
kesehatan bagi korban tindak pidana seksual, korban terorisme dan penganggarannya untuk para korban
penganiayaan dan kekerasan seksual tindak pidana perdagangan orang ini dan bagaimana kita bisa melihat
oleh BPJS ini memang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan kedepannya bahwa korban-korban
dalam Perpres tersebut. perundang-undangan tidak dijamin ini bisa ada pembiayaannya apakah
“Nah ini menurut Ketua (Tim BPJS. bisa melalui BPJS kesehatan atau
Kunjungan Kurniasih Mufidayati) Meski begitu, dalam UU No 13 ketenagakerjaan,” jelas Legislator
tadi akan diundang LPSK beserta Tahun 2006 tentang Perlindungan Dapil Jawa Barat XI itu.
BPJS, kita juga ingin mengetahui, Saksi dan Korban sebagaimana telah Ia pun menyatakan bahwa
karena kita ketahui bahwa dalam diubah dengan UU No 31 Tahun 2014, DPR berkomitmen untuk terus
memberikan perlindungan bagi
korban tindak pidana penganiayaan
dan kekerasan seksual terutama
kaum perempuan dan anak-anak
yang sering menjadi korban dalam
kasus-kasus kekerasan dalam rumah
tangga.
“Sekarang ini korban kekerasan
atau penganiayaan itu terlihatnya
sedikit. Hal ini karena banyak rumah
sakit akhirnya melaporkan bahwa ini
adalah bukan tindak kekerasan atau
penganiayaan tetapi adalah mungkin
ada kejadian-kejadian yang memang
mengharuskan mereka berobat.
Sehingga yang kami rasa adalah,
kami menginginkan pemerintah
FOTO:GAL/PDT serius dalam menangani kekerasan Scan QR
untuk berita
selengkapnya
terutama terhadap wanita dan
perempuan dan anak-anak,” tegasnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Dr. Zainoel Abidin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. gal/rdn

16 Nomor 1257/V/VII/2023 • Juli 2023