Page 17 - BULETIN 1257

KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Legislator Perjuangkan

Pembangunan Rumah Sakit

Provinsi Papua Barat Daya

akil Ketua
Komisi IX DPR
RI, Emanuel
Melkiades
W Laka Lena,
mengungkapkan komitmen
dan dukungannya terhadap
pembangunan rumah sakit provinsi di
Papua Barat Daya, karena provinsi ini
merupakan provinsi baru yang belum
memiliki rumah sakit provinsi dan saat
ini baru ada rumah sakit kabupaten
yang akan ditingkatkan kelasnya.
"Kami mendorong agar nanti di
Papua Barat Daya ini akan ada rumah
sakit provinsi yang bisa menjadi
miliknya provinsi. Kalau yang kita
kunjungi tadi kan di RSUD Dr. J.P.
Wanane punya kabupaten yang
akan kita tingkatkan karena belum FOTO: SKR/PDT
ada rumah sakit provinsi, sembari ini
ditingkatkan kita akan mendorong di
Papua Barat Daya ada rumah sakit Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena saat mengunjungi salah satu rumah sakit di Papua
provinsi yang bisa dihadirkan," ungkap Barat Daya.
Melkiades, di Sorong Papua Barat
Daya, Jumat (14/7).
Papua Barat Daya saat ini masih Provinsi Papua Barat Daya meminta
menghadapi kekurangan fasilitas dukungan dari Komisi IX DPR RI.
kesehatan, terutama rumah sakit Melkiades sendiri sampaikan bahwa
tingkat provinsi. Namun, berdasarkan akan memberikan dukungan dan
paparan Pemerintah Provinsi Papua mendorong langkah-langkah untuk
KAMI Barat Daya, rencananya pada pendirian rumah sakit tipe B dan/
MENDORONG tahun 2023 akan dilakukan studi atau rumah sakit rujukan provinsi di
Papua Barat Daya ini.
kelayakan, pembuatan rancangan
AGAR NANTI DI teknis detail (DED), dan perencanaan Dengan adanya dukungan ini,
PAPUA BARAT pembangunan rumah sakit rujukan diharapkan masyarakat Papua Barat
DAYA INI AKAN provinsi oleh Badan Perencanaan Daya dapat menikmati fasilitas
ADA RUMAH SAKIT Pembangunan, Riset, dan Inovasi kesehatan yang lebih baik dan lebih
untuk berita PROVINSI YANG Daerah Provinsi Papua Barat mudah diakses. Pembangunan
Scan QR
selengkapnya Daya dengan anggaran sebesar rumah sakit provinsi ini diharapkan
BISA MENJADI Rp2.496.691.000. akan meningkatkan pelayanan
MILIKNYA Dalam upaya mempercepat kesehatan dan kesejahteraan
PROVINSI. pembangunan, Pemerintah masyarakat setempat. skr/aha

Nomor 1257/V/VII/2023 • Juli 2023 17