Page 10 - BULETIN 1236

BULETIN Parlementaria

Jaring Aspirasi Pengguna
KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kawasan Hutan pada

Pertambangan Nikel Sultra

akil Ketua
Komisi IV DPR
RI Rusdi Masse
Mappasessu
W mendorong,
para pengusaha tambang nikel yang
berada di Kendari agar melaksanakan
bisnisnya. Sesuai dengan aturan dan
regulasi yang ada, sehingga hasil
tambang tersebut dapat dijadikan
dan masuk sebagai Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Karena dari data dari KLHK
banyak pembukaan lahan
yang diluar IUP (Izin Usaha
Pertambangan)-nya mereka yang
berada di kawasan, maka kami
mau mendorong supaya ini ada
pemasukan buat negara PNBPnya,
sehingga perusahaan-perusahaan FOTO: NDY/PDT
yang tadinya ini menambang
tidak dengan sesuai aturan kita Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu saat melaksanakan pertemuan dengan mitra kerja
dorong itu untuk bagaimana dia Komisi IV DPR RI di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, (20/2/2023).
memajukan permohonan SK PP 24
Tentang pengampunan terhadap itikad yang baik, mengingat dari KLHK atas penggunaan kawasan
tambang dan sawit itu, sehingga pertemuan ini menjadi salah hutan di areal pertambangan
itu terjadi PNBP untuk pemasukan satu ajang sosialisasi program Sulawesi Tenggara, dimana para
buat negara,” kata Rusdi di Kendari, Kementerian Lingkungan Hidup dan perusahaan ini memiliki izin usaha
Sulawesi Tenggara, Senin, (20/2). Kehutanan. Namun, RMS biasa ia pertambangan tanpa memiliki izin
Dalam pertemuan itu berdasarkan disapa mengapresiasi perusahaan pelepasan kawasan hutan.
data dari Kementerian LHK terdapat yang sudah datang dan hadir, Untuk itu, Alien berharap kepada
22 perusahaan yang bermasalah, semoga hal ini menjadi langkah awal Kementerian ESDM jika akan
namun yang memenuhi undangan perbaikan tata kelola pertambangan mengeluarkan izin pertambangan
atas pertemuan dengan Komisi IV yang juga tata kelola kehutanan dan dapat juga sekaligus merilis izin
DPR RI dan KLHK hanya berjumlah pemanfaatannya yang sesuai dan pinjam pakai kawasan hutan yang
14 perusahaan. Guna menindaklanjuti bermanfaat bagi masyarakat dan diajukan oleh perusahaan tersebut.
hal tersebut, Politisi Partai NasDem negara. Jika tidak, menurutnya kerusakan
ini akan memanggil para perusahaan Sementara Anggota, Komisi IV lingkungan akan terus terjadi, dan Scan QR
untuk berita
tersebut untuk berdialog di DPR RI di DPR RI Alien Mus menjelaskan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak selengkapnya
masa sidang yang akan datang. adanya pertemuan dengan Gubernur dari sektor lingkungan hidup dan
Dirinya menyayangkan para dan jajaran mitra kerja komisi IV DPR kehutanan tidak dapat tercapai.
perusahaan tersebut tidak memiliki RI di Kendari, karena adanya laporan ndy/aha

10 Nomor 1236/I/III/2023 • Maret 2023