Page 9 - BULETIN 1236

KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi III Perjuangkan Sarpas

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Agama Maluku Utara

nggota Komisi III DPR pengambil kebijakan termasuk Mahkamah Agung (MA). Jika sudah,
RI Didik Mukrianto DPR adalah memberikan keadilan tapi belum ada realisasinya, tentu
mengatakan, ditingkat masyarakat melalui Didik mengatakan pihaknya akan
Komisi III DPR akan penegakkan hukum khususnya yang mengkonfirmasi ke MA.
A memperjuangkan direpresentasikan oleh aparat. “Hal ini menjadi penguat kami
sarana dan prasarana Pengadilan Pihaknya juga sempat bahwa fakta di lapangan memang
Tinggi dan Pengadilan Agama menanyakan, apakah aspirasi terkait membutuhkan untuk kepentingan
Maluku Utara (Malut). Pasalnya, sarpras ini sudah pernah diajukan ke publik, bukan hanya untuk
kondisi geografis wilayah yang kepentingan lembaga saja. Menurut
terpisah-pisah antar pulau saya pembahasan penambahan
menyebabkan banyak kendala, untuk anggaran ini harus dipenuhi
itu mereka sangat membutuhkan oleh pemerintah karena untuk
transportasi laut. UNTUK ITU, ANGGARAN- kemaslahatan dan pemenuhan hak-
Tentu hal ini akan sangat hak masyarakat,” pungkas Legislator
menghambat proses peradilan di ANGGARAN INI Dapil Jatim IX ini. jka/aha
Maluku Utara. Apalagi kata Didik, HARUS KITA CARIKAN
kondisi geografis di Malut ini SOLUSINYA, KARENA
memang sangat berbeda, tidak bisa KETERHAMBATAN
dijangkau hanya dengan jalur darat. PERADILAN INI PASTI
Belum lagi cuaca dan gelombang AKAN MENGGANGGU
laut tinggi saat menyebrang antar
pulau, bahkan seringkali mereka TERWUJUDNYA
tidak bisa menyebrang untuk RASA KEADILAN
melaksanakan tugas karena cuaca MASYARAKAT.
buruk. KAMI PASTI AKAN
“Untuk itu, anggaran-anggaran ini MEMPERJUANGKAN
harus kita carikan solusinya, karena TEMUAN-TEMUAN
keterhambatan peradilan ini pasti
akan mengganggu terwujudnya rasa ATAUPUN ASPIRASI INI.
keadilan masyarakat. Kami pasti akan
memperjuangkan temuan-temuan
ataupun aspirasi ini,” ujar Didik saat
mengikuti Tim Kunker Reses Komisi III
DPR rapat dengan jajaran Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Agama Malut,
Ternate, Senin (20/2).
Politisi F-Partai Demokrat
Scan QR menilai, jangan sampai hal-hal dasar
untuk berita
selengkapnya yang fundamental seperti ini tidak FOTO:JKA/PDT
tercukupi, karena bisa menggangu
rasa keadilan masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto saat mengikuti Tim Kunker Reses Komisi III DPR rapat dengan jajaran
Bagaimanapun, political will dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama Malut, Ternate, Senin (20/2/2023).

Nomor 1236/I/III/2023 • Maret 2023 9