Page 8 - BULETIN 1236
P. 8

BULETIN            Parlementaria


            Negara Tidak Boleh Kalah
    KOMISI III  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  dengan Pemegang Modal









                                            meminta kepada Polda untuk bisa
                       nggota Komisi III DPR
                       RI Arteria Dahlan
                                            mengatasi semua, bagaimana
                       menegaskan negara
                                            tambang-tambang yang ilegal.
                       tidak boleh kalah
            A dengan pemegang               melakukan pemetaan terkait dengan   PETAKAN DI
                                            kemudian tambang yang hanya IUP
                                                                            MANA WILAYAH
            kapital, khususnya pemegang modal   eksplorasi, tambang yang IUP-OP
            tambang di Sulawesi Tenggara    (Izin Usaha Pertambangan khusus   PERTAMBANGAN
            (Sultra). Karena itu, menurutnya,   Operasi Produksi khusus) tapi   MANA YANG
            Kepolisian Daerah (Polda) Sultra   bermasalah, ini semua harus ada   BERMASALAH, PETAKAN
            harus membuat peta besar terkait   petanya,” jelas Arteria saat mengikuti   DI MANA WILAYAH
            permasalahan tambang yang ada   Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR   PERTAMBANGAN MANA
            di daerah tersebut. Pemetaan ini   RI ke Polda Sultra, Rabu (22/2).  YANG BERPOTENSI
            penting, mengingat, di Sultra kerap   Untuk itu, Politisi Fraksi
            terjadi aktivitas penyimpangan   PDI-Perjuangan ini meminta     TERINDIKASI
            pertambangan.                   kepada jajaran Polda            MELAKUKAN PIDANA
               “Adalah suatu fakta          khususnya Ditreskrimsus dan     LINGKUNGAN, PIDANA
            pertambangan di Sulawesi Tenggara   Ditreskrumumdirkrim untuk   KEHUTANAN, PIDANA
            itu marak dengan                mengambil langkah tegas terhadap   PERTAMBANGAN,
            penyimpangan.                     perusahaan pertambangan ilegal di   PIDANA KORUPSI,
            Makanya kami                      wilayah Sultra. Sebab, ia meyakini,
                                               jajaran kepolisian pasti berpihak   PIDANA-PIDANA LAIN.
                                                kepada rakyat.
                                                   “Petakan di mana wilayah
                                                pertambangan mana yang      bermasalah, petakan di mana
                                                                            wilayah pertambangan mana yang
                                                                            berpotensi terindikasi melakukan
                                                                            pidana lingkungan, pidana
                                                                            kehutanan, pidana pertambangan,
                                                                            pidana korupsi, pidana-pidana lain,”
                                                                            jelasnya.
                                                                               Ateria mengatakan, pihaknya
                                                                            akan terus mendukung kerja-kerja
                                                                            kepolisian dalam menertibkan
                                                                            pengusaha-pengusaha tambang
                                                                            ilegal tersebut. Ia pun mengatakan
                                                                            kejahatan pertambangan ini sangat
                                                                            mengerikan, bukan hanya kejahatan
                                                                            terhadap lingkungan hidup, namun
                                                                            juga karena merugikan keuangan
                                                                            atau perekonomian negara. “Tidak
                                                                            hanya merusak lingkungan tapi apa
                                                                            ini akan menghancurkan nilai-nilai
                                                                           FOTO: WIL/PDT  kemanusiaan. Nah ini merupakan   Scan QR
                                                                                                           untuk berita
                                                                                                           selengkapnya
                                                                            kejahatan serius, yang harus
                                                                            ditangani dengan extraordinary
            Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke
            Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra), Rabu (22/2/2023).   pula,” tutupnya.   we/rdn

            8   Nomor 1236/I/III/2023  • Maret 2023
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13