Page 7 - BULETIN 1236
P. 7
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pembebasan Tanah di Kaltim
Terkait IKN Masih Ada Masalah
lancar tanpa menimbulkan konflik
simpang siur,” ucap Politisi PKB itu.
omisi II DPR RI
menanggapi
agraria berkepanjangan.
Dalam kesempatan yang sama
Wakil Ketua Komisi II DPR RI
beberapa
Muraz mengatakan, Komisi II
permasalahan
dengan Pemerintah Daerah
K pembebasan Yanuar Prihatin dalam pertemuan Anggota Komisi II DPR RI Mohamad
merasa berkepentingan karena
lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur di Ruang Rapat urusan IKN itu yang sampai hari ini
Nusantara di Kalimantan Timur Walikota Balikpapan, Jumat (17/2) belum terlihat progresnya. Ia pun
(Kaltim). Komisi II pun sempat meminta agar masalah pertanahan menyontohkan, bahwa Komisi II
menanyakan langsung pada IKN diagendakan secara khusus. bermitra dengan BPN yang dinilai
pertemuan tersebut mengenai Karena menurutnya, sejak Undang- pasti mengetahui perkembangan
permasalahan pembebasan Undang (UU) IKN ditetapkan hingga soal proses IKN karena terkait
lahan pada lokasi dan wilayah saat ini tidak dapat diketahui sejauh dengan tugas pokok dan fungsinya
penyangganya. mana perkembangannya. misal dengan pengadaan lahan
Khususnya berkaitan dengan “Undang-undangnya sudah dan pemanfaatan tanah. Tapi ketika
pembebasan lahan yang belum diputuskan, kenapa kita kehilangan diperiksa ternyata mata anggaran
selesai. Negara pun diminta jendela dan pintu untuk melihat atau nomenklatur soal tersebut
tidak sewenang-wenang sejauh mana progress report- tidak ada.
terhadap rakyat dan tetap nya. Ditambah lagi Badan Otorita Lebih lanjut ia menyampaikan
mengidentifikasi kepemilikan IKN ini mitranya tidak ada di DPR. yang menjadi masalah pokok
tanah tersebut. Sehingga, proses Akhirnya kita memantau itu semua dalam sudut pandang tersebut
peralihan kepemilikan lahan dari hanya lewat berita-berita dan adalah eksistensi tanah masyarakat,
masyarakat kepada pemerintah media sosial, tapi itu pun sifatnya tanah adat, tanah ulayat, bahkan
dapat dilaksanakan dengan informatif, bahkan sebagian ada tanah kesultanan, juga ada
tanah swasta dan Hak Guna Usaha
(HGU) yang penanganan dan
pengelolaanya harus diketahui
secara pasti. “Bukan berarti negara
sewenang-wenang, tentu tidak,
tetapi harus mengidentifikasi tanah-
tanah itu mana tanah negara, mana
juga tanah adat dan mana tahan
masyarakat sehingga masing-
masing pembebasannya sesuai
sistem dan mekanisme hukum yang
berjalan,” ujarnya.
“Kita kehilangan informasi yang
utuh, padahal ini isu publik yang
beberapa pihak bertanya ke kita
(Komisi II). Kita pun tidak bisa jawab
detail. Padahal kita sendiri bertanya-
tanya duduk perkaranya seperti apa.
Scan QR Pihak kesultanan bingung, belum
untuk berita
selengkapnya FOTO: MAN/PDT lagi tanah adat dayak, ulayat dan
masyarakat, jangan sampai hak
mereka terampas,” tutur Mohamad
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin (tengah) saat memimpin pertemuan dengan Pemerintah Daerah
Kalimantan Timur di Ruang Rapat Walikota Balikpapan, Jumat (17/02/2023). Muraz lagi. man/aha
Nomor 1236/I/III/2023 • Maret 2023 7
