Page 16 - BULETIN 1208

BULETIN Parlementaria Politisi Partai Demokrat ini

Komisi VII Tekankan
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Transparansi Data mendorong agar perusahaan dapat

memenuhi kebutuhan minyak
goreng dalam negeri dengan
harga yang dapat dijangkau oleh
masyarakat sebelum diekspor ke
Pengelolaan CPO di
luar negeri sehingga masyarakat
merasakan besarnya produksi CPO.
“Kami minta semua perusahaan-
Kawasan Industri
Group) ini menjelaskan berapa
produksi yang diperoleh perhari,
Dumai perusahaan (tenant PT Wilmar
berapa per bulan, per tahun, berapa
ekspor, berapa minyak curah
maupun minyak goreng kemasan
yang diproduksi untuk dalam negeri
dan berapa harga yang pantas untuk
dalam negeri dan berapa data harga
yang diperoleh perusahaan untuk
diekspor,” tuturnya.
Legislator daerah pemilihan
(dapil) Riau II tersebut juga
menuturkan bahwa kebutuhan
dan kesejahteraan masyarakat
bisa tercapai jika hasil bumi dapat
dinikmati dengan harga yang
FOTO: AISYAH/MAN minta sesuaikan lah harga TBS ini
terjangkau bagi masyarakat. “Kita
agar masyarakat bisa nyaman dan
terasa (ringan), bisa membuat harga
Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke minyak goreng juga terjangkau dan
Kawasan Industri Dumai, Riau.
murah untuk masyarakat. Kalau tadi
minyak curahnya Rp14.000, maka
nggota Komisi VII kawasan dan itu pun datanya tidak minyak kemasannya juga di-range
DPR RI Muhammad cukup. Kami menginginkan dari harga tersebut. Jadi mungkin bisa
Nasir meminta mulai TBS (Tandan Buah Segar) diturunkan (ke) Rp10.000, itu jauh
transparansi data sampai pengelolaan CPO maupun lebih baik karena besarnya produksi
A pengelolaan Crude minyak goreng ini, kita minta kita ini harusnya meringankan
Palm Oil (CPO) dan turunannya yang (data) transparan dan kami minta kebutuhan masyarakat,” tandas
berada di Kawasan Industri Dumai, harga TBS ini juga bisa meningkat, Nasir kepada Parlementaria.
Provinsi Riau, khususnya data terkait supaya masyarakat bisa merasakan Menindaklanjuti kelengkapan
jumlah CPO untuk diekspor dan untuk bagaimana kelangkaan minyak data terkait jumlah produksi minyak
dalam negeri. Menurut Nasir, hal ini goreng maupun mahalnya minyak goreng dalam negeri dan data
berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng ini setimpal dengan harga ekspor, Komisi VII DPR RI akan
goreng dan harga minyak goreng TBS.” ujar Nasir usai pertemuan segera mengundang mitra kerja
yang mahal sehingga membebankan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi terkait. Nasir bersama Anggota
masyarakat. Ia mengaku kecewa VII DPR RI dengan Dirjen KPAII Komisi VII DPR RI lainnya akan segera
karena beberapa data yang diterima Kementerian Perindustrian, Direksi membahas dalam rapat kerja pada
Komisi VII DPR RI tidak menjelaskan PT Kawasan Industri Dumai, Direksi masa sidang mendatang. Hal ini Scan QR
untuk berita
secara transparan regulasi yang Wilmar Group, Pemkot Dumai dan dilakukan agar dapat mendalami selengkapnya
terjadi di kawasan industri. Pemerintah Provinsi Riau beserta persoalan kelangkaan dan mahalnya
“Ada tiga kawasan industri jajaran di Kawasan Industri Dumai, minyak goreng yang terjadi
di Dumai ini, tapi hanya satu Riau, Senin (11/7). belakangan ini. l ais/sf

16 Nomor 1208/III/VII/2022 • Juli 2022