Page 17 - BULETIN 1208
P. 17

KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Ketidakakuratan   siur. Bahkan tidak hanya data
                                                                               kemiskinan, data disabilitas
                                                                               pun tidak akurat. “Saya rasa
               Data Kemiskinan
                                                                               kesimpangsiuran data tidak terjadi
                                                                               di Lebak saja, namun hampir bisa
                                                                               dikatakan di berbagai daerah.
               Masih Menjadi
                                                                               Dengan demikian karena data
                                                                               sangat penting perlu kiranya, saya
                                                                               berharap kita semua mencari jalan
               Persoalan di
                                                                               data yang valid bisa lebih di perbaiki
                                                                               kedepanya sehingga penerima
               Kabupaten Lebak                                                 keluar agar persoalan keakuratan
                                                                               bantuan bisa tersalurkan dan tepat
                                                                               sasaran,” harap Hasbi.
                                                                                  Di sisi lain, masih kata
                                                                               Hasbi, Komisi VIII DPR RI ingin

                          etidakakuratan data
                          kemiskinan bagi yang                                                                FOTO: RUNI/MAN
                          berhak menerima
                          bantuan sosial dari
               K program Kementerian
               Sosial masih menjadi persoalan
               di sejumlah daerah, tak terkecuali
               di Kabupaten Lebak, Provinsi
               Banten. Salah satunya data stunting
               penerima bantuan di Lebak yang
               terdaftar sebanyak 4000 warga,                                                                Scan QR
                                                                                                             untuk berita
               sedangkan data dari Badan Pusat                                                               selengkapnya
               Statistik (BPS) mencapai angka
               40.000 warga. Terdapat perbedaan
               angka 36.000 warga Lebak, sangat
               jauh dari angka yang terdaftar by   Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan ATENSI kepada masyarakat Lebak, Banten.
               name dan by address.
                  “Mengapa (perbedaan) data    Kesehatan, dan juga kementerian   memperbaiki persoalan data
               tersebut bisa sangat jauh. Ini   atau lembaga terkait tentunya   tersebut, dengan duduk bersama
               harus  segera dicari daripada   Badan Pusat Statistik (BPS), bisa   pihak-pihak terkait. “Atau bisa juga
               akar masalahnya mengapa bisa    duduk bersama guna mencari titik   penilaian-penilaian atau kriteria
               demikian, pasalnya ini bersangkutan   temu dari pada persoalan data   tentang orang-orang miskin yang
               dengan nyawa manusia yang       yang akurat dan valid. Kendati   berhak menerima bantuan sosial,
               harus diberikan pertolongan,” kata   demikian persoalan data sudah   misalnya orang miskin dalam
               Anggota Komisi VIII DPR RI saat   menjadi persoalan yang sangat   kriteria Kemensos itu seperti apa?
               memimpin Tim Kunjungan Spesifik   klasik hampir 18 tahun masih saja   Ini sangat perlu disosialisasikan
               Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya   tidak ada titik temu atau jalan keluar.   kepada masyarakat agar mereka
               bertemu Wakil Bupati Lebak Adi   Diharapkan dengan dengan adanya   mengetahui apa saja kriteria-kriteria
               Sumardi, di Gedung Negara Setda   rapat gabungan bisa terpecahkan   penerima manfaat. Contohnya,
               Lebak, Banten, Kamis (7/7).     persoalan tersebut,” harap Hasbi.   kepala rumah tangga yang sudah
                   “Untuk itu, saya dan Komisi    Ditambahkan politisi PDI-    berkeluarga dengan penghasilan
               VIII akan mengundang lintas     Perjuangan itu, tidak hanya di   kurang dari Rp600.000 harus
               kementerian dan lembaga, di masa   Lebak, selama Komisi VIII DPR   masuk data DTKS (Data Terpadu
               sidang berikutnya yakni Badan   RI melakukan kunjungan kerja    Kesejahteraan Sosial), baik di
               Perencanaan Pembangunan         ke sejumlah daerah, persoalan   Tangerang, Pandeglang, Cilegon
               Nasional (Bappenas), Kementerian   data kemiskinan masih simpang   dan Serang,” jelas Hasbi. l rni/sf


                                                                                    Nomor 1208/III/VII/2022  •  Juli 2022  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22