Page 4 - BULETIN 1208
P. 4
BULETIN Parlementaria Meski demikian, lanjut politisi
Nurul Arifin: RUU
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PDP Masih Bahas Partai Golkar itu, Komisi I DPR
telah mendapat waktu tambahan
merampungkan pembahasan
RUU PDP. Teranyar, penambahan
waktu diberikan pada penutupan
Mengenai Sanksi
Masa Sidang ke-V Tahun Sidang
2021-2022. “Sudah diminta waktu
perpanjangan satu kali lagi masa
Adapun, sambung legislator
DPR RI akan segera pembahasan sanksi belum menemui persidangan,” jelas Nurul.
dapil Jawa Barat I tersebut, Komisi
mengesahkan kata sepakat, sebab masih terdapat I DPR RI menargetkan proses
Rancangan Undang- perdebatan terkait sanksi yang pembahasan RUU PDP berjalan
Undang Perlindungan tepat bagi lancar, sehingga bisa segera
D Data Pribadi (RUU penyalahguna disahkan pada masa sidang
PDP). Melalui Komisi I DPR RI, data pribadi. berikutnya atau Agustus
pembahasan RUU PDP bersama mendatang. “Insya
pemerintah hanya tinggal sinkronisasi Allah kita mengejar
saja. RUU PDP sendiri telah diinisasi tahun ini supaya
sejak tahu 2016 lalu. Anggota Komisi kelar, karena (UU
I DPR RI Nurul Arifin mengatakan, ini) penting banget,”
saat ini pembahasan hanya tersisa komitmen Nurul. l
terkait ketentuan sanksi pelanggaran tn/sf
penggunaan data pribadi.
KOMISI I DPR RI
MENARGETKAN PROSES
PEMBAHASAN RUU PDP Anggota Komisi I
BERJALAN LANCAR, DPR RI Nurul Arifin.
SEHINGGA BISA SEGERA
DISAHKAN PADA MASA
SIDANG BERIKUTNYA
ATAU AGUSTUS
MENDATANG. FOTO: JAKA/MAN
“(RUU PDP masih
membahas) tentang
sanksi administrasi
dan sanksi pidana,”
kata Nurul dalam
keterangan pers
yang diterima Scan QR
untuk berita
Parlementaria, selengkapnya
Senin (11/7).
Nurul
menegaskan,
4 Nomor 1208/III/VII/2022 • Juli 2022
