Page 6 - BULETIN 1208

BULETIN Parlementaria

Perlu Koordinasi Berbagai Pihak
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA untuk Terbitkan Sertifikat Tanah

PTSL di Bali

akil Ketua
Komisi II DPR RI FOTO: CHASBI/MAN
Junimart Girsang
menyarankan
W kepada
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) melalui Direktur
Jenderal Tata Ruang dan Kepala
Kantor Wilayah perlu membangun
koordinasi dan komunikasi dengan
Aparat Penegak Hukum (APH),
seperti Kepolisian Daerah (Polda)
dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dalam
rangka menyikapi supaya tidak
terjadi penerbitan sertifikat yang
dianggap tidak sah padahal sertifikat
itu adalah pelaksanaan dari Program
PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap) oleh pemerintah.
“Hal ini diperlukan, dalam rangka Scan QR
untuk berita
menyikapi supaya tidak terjadi selengkapnya
seperti kejadian di (Kabupaten)
Bogor, adanya sertifikat (tanah) yang
dianggap tidak sah, padahal sertifikat
itu adalah hasil dari PTSL yang Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menerima aspirasi dari Gubernur Bali.
diserahkan langsung secara simbolik
oleh Pak (Presiden) Jokowi. Kita tidak
mau itu terjadi di (Bali) sini,” kata bahwa PTSL bisa menjamin hak masalah pertanahan di Bali tidak
Junimart usai memimpin Kunjungan mereka sebagai pembeli tanah. begitu bergejolak, tetapi terkait
Kerja Reses Komisi II DPR RI ke “Kita minta supaya di dalam koordinasi dan komunikasi sangat
Denpasar, Bali, Senin (11/7). penerbitan PTSL itu, Kementerian diperlukan. “Sudah terbukti
Politisi PDI-Perjuangan itu ATR/BPN bekerjasama dengan program Pak Jokowi itu berjalan
menjelaskan, koordinasi komunikasi APH, Gubernur dan Kepala di Bogor, sertifikat dibagikan
beberapa pihak tersebut sangat Daerah untuk menghindari hal-hal secara simbolik ternyata tanah
perlu untuk menentramkan yang tidak diinginkan. Ini sangat tersebut di police line, disita
hati masyarakat dalam rangka perlu untuk menentramkan oleh satgas dari Bareskrim. Ini
meyakinkan masyarakat bahwa PTSL hati masyarakat dalam rangka menjadi pelajaran ke depan dan
itu perlu. Hal ini sangat diperlukan meyakinkan masyarakat bahwa kami tekankan supaya koordinasi
karena program PTSL tersebut PTSL itu perlu,” tegas Junimart. komunikasi perlu antara
masih belum diyakini oleh sebagian Legislator dapil Sumatera Utara Kementerian (ATR/BPN) dengan
masyarakat, mereka belum meyakini III itu menambahkan, memang APH,” pungkas Junimart. l cas/sf

6 Nomor 1208/III/VII/2022 • Juli 2022