Page 8 - BULETIN 1208
P. 8

BULETIN            Parlementaria




            Johan Budi: RKUHP Perlu Segera
    KOMISI III  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Disahkan, Tapi Tetap Harus Buka






            Ruang Masukan Publik







                       nggota Komisi III
                       DPR RI Johan Budi S.                                                                FOTO: RUNI, JAKA/MAN
                       Pribowo menegaskan
                       pentingnya
            A Rancangan Kitab
            Undang-Undang Hukum Pidana
            (RKUHP) untuk segera disahkan.
            Meski begitu, ia menilai masih
            perlunya dibuka kembali ruang
            bagi publik untuk memberikan
            masukan dalam pembahasan
            beleid yang akan menjadi panduan
            hukum pidana di Indonesia itu. Ia
            menyebut, pembahasan RKUHP
            sudah lama dilakukan melalui
            mekanisme yang sesuai dengan
            ketentuan perundang-undangan.                                                                 Scan QR
                                                                                                          untuk berita
               “RKUHP perlu segera disahkan,                                                              selengkapnya
            tapi kalau menurut saya pribadi,
            dibutuhkan juga ruang untuk
            menerima masukan-masukan dari
            publik,” kata Johan Budi dalam   Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi S. Pribowo.
            keterangan tertulisnya kepada
            Parlementaria, Selasa (12/7). Ia juga   selesai-selesai,” jelas politisi PDI-  DPR RI berikutnya, yakni pada bulan
            mengingatkan, Indonesia belum   Perjuangan itu.                  Agustus 2022. “DPR dan Pemerintah
            memiliki panduan hukum pidana      Johan Budi mengatakan, Komisi III   tidak boleh menutup ruang untuk
            murni buatan bangsa sendiri sebab   DPR RI bersama Kementerian Hukum   menerima masukan terkini dari
            KUHP yang digunakan saat ini    dan HAM akan membahas draft      kelompok-kelompok masyarakat,
            adalah warisan Belanda.         terbaru RKUHP dalam masa sidang   termasuk pakar-pakar hukum,” tutur
               “Pembahasan RKUHP ini                                         legislator dapil Jawa Timur VII itu.
            sudah puluhan tahun dibahas,                                          Namun, menurut Johan Budi, ruang
            bahkan dari zamannya sebelum                                     diskusi bersama elemen masyarakat
            Presiden Jokowi. Jadi prosesnya                                  saat ini harus dibatasi agar tidak
            panjang. Setelah puluhan tahun,   KITA BELUM PUNYA               melebar. Sebab pembahasan
            setelah beberapa presiden, kita   HANDBOOK HUKUM                 RKUHP sudah pada kesepakatan
            belum punya handbook hukum      PIDANA.  KITA ENGGAK             pembahasan tingkat I di DPR yang
            pidana.  Kita enggak punya yang   PUNYA YANG BENER-              waktunya pun sudah cukup lama.
            bener-bener murni punya kita.   BENER MURNI PUNYA                “Masukannya cukup yang 14 poin
            Maka penting sekali untuk segera   KITA. MAKA PENTING            itu saja. Kalau kita debat terus,
            disahkan. RKUHP urgent karena                                    (RKUHP) enggak selesai-selesai. Jadi
            perjalanannya sudah panjang. Sudah   SEKALI UNTUK SEGERA         masukannya mengerucut di 14 isu
            dibahas bertahun-tahun, enggak   DISAHKAN.                       krusial itu,” imbaunya. l bia/sf


            8   Nomor 1208/III/VII/2022  •  Juli 2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13