Page 7 - BULETIN 1208

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi II Soroti Pengelolaan Dana FOTO: AGUNG/MAN

Desa oleh Pemerintah Desa di Riau

Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal dan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI berfoto bersama Gubernur RIau Syamsuar.

omisi II DPR RI penyelenggaraan pemerintahan, memantau dan/atau mengawasi
melakukan Kunjungan tertib kepentingan umum, penyimpangan penggunaan
Kerja Reses ke Pekan keterbukaan, proporsionalitas, Dana Desa oleh oknum-oknum
Baru, Riau. Menurut profesionalitas, akuntabilitas, Kepala Desa atau perangkat desa
K Wakil Ketua Komisi II efektivitas dan efisiensi, kearifan yang ada di Provinsi Riau. “Sebab
DPR RI Syamsurizal saat memimpin lokal, keberagaman serta partisipasi. terkadang pemerintah desa kurang
Tim Kunker, salah satu tujuan Salah satu isunya ialah adanya pemahaman dalam pengelolaan
kunjungan ini ialah untuk mengawasi aksi pemecatan staf pemerintah keuangannya, sehingga ada potensi
dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa oleh kepala desa. “Dari paparan penyelewengan,” urai Syamsurizal.
desa dan pengelolaan dana desa di yang disampaikan Pemerintah Legislator dapil Riau I itu
provinsi yang dijuluki ‘Bumi Lancang Provinsi (Pemprov) Riau mengatakan berharap ke depannya dapat tercipta
Kuning’ tersebut. tidak ada pelanggaran seperti penyelenggaraan pemerintahan
Terutama, terang Syamsurizal, itu,” ujar Syamsurizal saat ditemui desa yang efektif, efisien, demokratis,
dalam kaitannya dengan di Kantor Gubernur Riau usai bersih dan bebas dari KKN.
penyelenggaraan pemerintahan pertemuan dengan pemerintah Mengingat pemerintah desa punya
yang baik (good governance) daerah setempat, di Pekan Baru, peran memberikan pelayanan
sejalan dengan asas pengaturan Riau, Senin (11/7). dasar, mengakomodasi kebutuhan
desa sebagaimana diamanatkan Komisi II DPR RI juga melakukan masyarakat dan peningkatan
oleh Undang-Undang Nomor 6 pengawasan penggunaan dana kesejahteraan masyarakat, serta
Tahun 2014 tentang Desa, antara desa, terutama menyoroti bagaimana menciptakan efisiensi dan efektifitas
lain kepastian hukum, tertib Pemprov Riau ikut serta dalam dalam pelayanan publik dasar. l aha

Nomor 1208/III/VII/2022 • Juli 2022 7