Page 11 - MAJALAH 197

LAPORAN UTAMA

“(Dana sebesar) Rp139 triliun itu alokasi
anggaran secara total atau akumulasi
dari total penerimaan dana otsus selama
20 tahun, tetapi kita belum minta rincian
dari Kementerian Keuangan berapa
dana transfer selama 20 tahun. Dari
pusat ke provinsi, provinsi ke daerah.
Sebab, banyak keluhan di daerah, dana
otsus yang diterima tidak sesuai dengan
perhitungan yang sebenarnya,” katanya.
Dalam mengawal revisi Otsus Papua
Jilid II, Yan mengingatkan ke depannya
pencairan dana otsus agar tepat waktu, Wakil Ketua Pansus Otsus Papua Yan Permenas Mandenas. Foto: Oji/nvl
yakni di awal tahun agar bisa terserap
maksimal. “Jangan di tengah atau akhir Pemerintah Provinsi untuk sektor peluang terhadap OAP agar bisa
tahun, kita tahu masih banyak daerah pendidikan di Papua baru mencapai memiliki jabatan politik di pemerintah
blank spot. Itu juga mempengaruhi 4,28 persen dan Papua Barat 3,52 pusat maupun daerah. Selanjutnya,
penyerapan sebab butuh waktu untuk persen. Sementara, sektor kesehatan memberikan jaminan keamanan
pengisian aplikasi,” urainya. baru di Papua mencapai 7,43 persen dengan membuat pemetaan wilayah-
Diharapkan, perpanjangan dana dan Papua Barat 2,56 persen. Artinya, wilayah konflik yang ada di Papua. Ia
otsus nantinya mengimplementasikan anggaran dana pendidikan dan mengusulkan dibentuk satuan organik
pola baru tata kelola yang lebih baik kesehatan belum mencapai 5 persen untuk membentengi masyarakat dari
dan mendorong kemandirian daerah dari penyerapan dana otsus. segala macam gangguan keamanan
melalui penguatan pembinaan serta Sementara, di dalam UU Otsus sudah dan teror. Dengan begitu, aktivitas
pengawasan. Dengan demikian, diamanatkan alokasi belanja pendidikan pemerintah dan masyarakat bisa
keberadaan dana otsus mampu 30 persen dan kesehatan 17 persen. berjalan normal.
dirasakan masyarakat Papua dan “Ada inkonsistensi otsus selama 20 “Bagaimana mengubah mindset
tidak dipandang hanya sebagai uang tahun, saya pikir inkonsistensi ini juga dari doktrin hal negatif yaitu dengan
politik semata. “Membangun Papua harus kita tata kebijakannya agar mendorong mereka berpikir positif
butuh integrasi dari semua pihak, pendidikan dan kesehatan sebagai terhadap pemerintah pusat dan bisa
baik dari pusat maupun daerah, lintas sektor unggulan di otsus betul-betul menikmati program strategis. Mereka
kementerian yang ada sehingga terimplementasikan,” analisa legislator berpikiran simple saja, bagaimana anak
terarah,” harap Yan. dapil Papua itu. bisa sekolah dan kuliah, mendapatkan
Keseriusan pemerintah dalam rumah, lapangan pekerjaan dan
ORANG ASLI PAPUA SUBJEK membangun Papua juga perlu pelayanan kesehatan yang tepat
PEMBANGUNAN memperhatikan kekhususan OAP. sasaran bisa menyentuh masyarakat.
Yan menegaskan, berbicara otsus Menurut Yan, paling penting sekarang Kalau itu bisa dilakukan, saya pikir
bukan hanya bicara soal dananya saja, adalah pemerintah pusat mengambil hati masyarakat nyaman sekali,” kata Yan.
melainkan bagaimana memberikan orang Papua dengan cara memproteksi Hanya dengan cara itu maka
hak afirmasi khusus bagi Orang Asli OAP sebagai subjek pembangunan. masalah pembangunan di Papua bisa
Papua (OAP) untuk mendapatkan hak “Pemerintah tidak bisa diam, tetapi perlu tuntas dan mendapatkan penerimaan
kesehatan, pendidikan, kesejahteraan memberikan win–win solution. Kita cari yang baik. Yan menegaskan,
ekonomi, menjadi pemimpin utama solusi agar pelaksanaan otsus jilid II bisa walaupun mendapat penolakan,
dalam pemerintahan, ketenagakerjaan, mengubah cara berpikir orang Papua namun sepanjang revisi otsus mampu
layanan dan pembangunan infrastruktur terhadap pemerintah pusat maupun menjamin kehidupan serta mengangkat
SDM. Seperti diketahui, pembangunan daerah. Pandangan itu bisa diubah jika harkat dan martabat masyarakat Papua.
khusus OAP tertinggal dari berbagai implementasi dan program yang tepat Ia yakin, sejatinya, revisi otsus pasti
macam aspek pembangunan, terutama sasaran,” terangnya. mendapatkan penerimaan oleh seluruh
sektor pendidikan dan kesehatan. Salah satunya melalui afirmasi atau masyarakat Papua. “Kalau masyarakat
Padahal, dukungan dana otsus rekrutmen OAP secara lebih aktif Papua merasa aman dan diperhatikan
sejatinya diprioritaskan bagi dalam menempatkan putra–putri pemerintah, merasa dibangun
pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Papua di tanah mereka. Dalam tataran pemerintah, maka mereka pun tidak
Dilansir Bappenas, alokasi dana proteksi dan kekhususan, memberikan akan teriak-teriak,” tutupnya. l ann/sf

TH. 2021 EDISI 197 PARLEMENTARIA 11