Page 13 - MAJALAH 197

LAPORAN UTAMA

kesehatan masih belum maksimal
di daerah tersebut. Belum lagi, ia
mendapati adanya jurang pemisah
antara pemerintah provinsi dan
kabupaten kota. Kondisi yang terjadi
saat ini ialah pemerintah provinsi Anggota Pansus Otsus Papua
Guspardi Gaus. Foto: Agung/nvl
menganggap bahwa mereka
mendapatkan mandatori pendelegasian
kewenangan otonomi khusus termasuk
menjabarkan anggaran.
Pemerintah provinsi itu memandang
pemerintah kabupaten/kota belum
maksimal melaksanakan amanat
itu. Namun di sisi lain, pemerintah
kabupaten/kota merasa masih terjadi
ketidakadilan, dimana anggaran
lebih banyak didominasi oleh
pemerintah provinsi kemudian di dalam
penyalurannya masih banyak terjadi
penyimpangan.
“Jadi jurang pemisah antara
pemerintah provinsi dan kabupaten/ “Pada bagian lain juga yang perlu Selain itu juga digelontorkan
kota yang ada di Papua dan Papua digarisbawahi persoalan aturan anggaran Rp953 triliun untuk
Barat ini harus disatukan dulu,” tegas pelaksanaannya yang belum optimal. pembangunan Papua dan Papua
Agung. Sementara itu, pemerintah Peraturan Pemerintah terkait dengan Barat dengan rincian dana transfer ke
memfokuskan revisi UU Otsus pada dua pelaksanaan dari undang-undang daerah dan dana desa (TKDD) sebesar
pasal, pertama berkaitan perubahan itu sendiri. ternyata sampai ambil 20 Rp702,3 triliun dari 2005-2021 dan
dana yang semula 2 persen dari tahun berjalan menjelang otonomi belanja kementerian/lembaga periode
menjadi 2,25 persen dari APBN. Kedua, khusus jangka waktunya habis, di sana yang sama Rp251,29 triliun. “Artinya
tentang moratorium untuk mendesak belum kunjung tiba juga aturan-aturan sudah lebih Rp1.000 triliun dana
pemekaran. pelaksanaannya,” kata Agung sembari dikucurkan dari berbagai sumber dana.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) mempertanyakan penanggungjawab Tetapi kenyataannya belum berhasil
DPR RI itu berharap pemerintah tidak dari pelaksanaan anggaran Otsus menciptakan percepatan pembangunan
hanya fokus di dua poin itu saja. “Harus Papua. Oleh karena itu, legislator dapil papua dalam berbagai sektor,” sebut
juga fokus bagaimana revisi terhadap Jawa Tengah IX tersebut mendorong Anggota Komisi II DPR RI tersebut.
UU Otsus ini mampu menyelesaikan agar revisi UU Otsus kali ini sudah dapat Oleh karena itu, penting bagi
persoalan-persoalan yang ada di menyelesaikan problem-problem yang pemerintah untuk mengidentifikasi
Papua tadi,” ungkap Agung. Di tengah ada tersebut. dan menyelaraskan kebutuhan riil
pro kontra terkait Otsus Papua ini, ia Dalam kesempatan yang berbeda, masyarakat Papua dan memberikan
meyakini masih banyak masyarakat Anggota Pansus Otsus Papua DPR perhatian pada hak dan harga diri
Papua yang membutuhkan regulasi RI Guspardi Gaus menyampaikan, OAP yang terpinggirkan dengan
terkait Otsus tahap berikutnya. dana yang dikucurkan untuk Papua menyiapkan grand design komprehensif
dan Papua Barat belum berpengaruh dan terintegrasi. Begitu juga reformasi
signifikan dalam berbagai sektor tata kelola dana otonomi khusus
UNDANG-UNDANG INI guna meningkatkan kesejahteraan dengan sistim pengawasan yang
DIGAGAS UNTUK BISA dan mengatasi kesenjangan di tanah terpadu. “Otsus Papua hendaknya
MENYEJAHTERAKAN Papua. Politisi Partai Amanat Nasional dapat mempercepat pembangunan,
meningkatkan kesejahteraan dan
(PAN) itu setuju dengan pendapat
MASYARAKAT DI PROVINSI bahwa jangan memaknai otsus Papua masyarakat Papua bisa mengejar
PAPUA MAUPUN PAPUA sekedar faktor uang. Karena dana ketertinggalan dalam berbagai hal
BARAT yang telah disalurkan untuk otsus sebagaimana yang diharapakan dan
Papua 2002-2021 mencapai Rp138,65 didambakan rakyat di bumi cendrawasih
triliun. itu,” tegasnya. l ah/sf

TH. 2021 EDISI 197 PARLEMENTARIA 13