Page 9 - MAJALAH 197

LAPORAN UTAMA

Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun (kiri). Foto: Runi/nvl

mereduksi konflik yang terjadi di sana. “Sektor pendidikan, berdasarkan (HAM) di Papua. Meski keberadaannya
Konsep penataan daerah tersebut harus riset UGM, di daerah pedalaman nanti belum tentu bisa mengadili
bersifat khusus dan asimetris dengan anak-anak tamat SMA masih belum HAM dalam waktu cepat, setidaknya
daerah lain di Indonesia. bisa membaca. Sementara di sektor penguatan lembaga HAM ini menjadi
kesehatan problem utama di Papua simbol keberpihakan pusat kepada
PEMERINTAH HARUS adalah pertumbuhan penduduk yang Papua. Kendati dalam revisi UU Otsus
BERKONTRIBUSI SUSUN 'ROADMAP' rendah karena diserang berbagai ini belum ada revisi mengenai pasal
PEMBANGUNAN PAPUA penyakit,” ungkap Komarudin. yang mengatur tentang hal tersebut,
Komarudin meminta Kementerian Di sisi lain, Komarudin mendorong namun nantinya masalah peradilan HAM
Kesehatan dan Kementerian pemerintah melakukan tindakan akan menjadi perhatian serius oleh
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan tegas jika ditemukan oknum yang Pansus Otsus Papua.
Teknologi (Kemendikbudristek) turut menyalahgunaan dana Otsus. Selain itu, politisi dapil Papua
berkontribusi membantu pemerintah Menurutnya, jangan sampai kasus tersebut juga menilai, permasalahan
daerah di Papua dan Papua Barat penyalahgunaan dana Otsus hanya HAM di Papua membutuhkan komitmen
terkait penyusunan kebijakan umum menjadi isu terbatas yang tidak bersama, sehingga tidak hanya tertulis
(roadmap) di bidang pendidikan dan ditindaklanjuti. Menurutnya, dana di atas kertas tetapi juga dilaksanakan
kesehatan, sehingga kesejahteraan otsus yang jumlahnya triliunan itu jika dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, jika
masyarakat dapat diatasi. Kemenkes tanpa pengawasan yang ketat, maka dalam 20 tahun ini masih ada kelalaian
dan Kemendikbudristek diminta untuk berpeluang terjadi penyelewengan. dalam pelaksanaannya, diharapkan
membuat terobosan yang dapat Komarudin turut mendukung dalam 20 tahun ke depan hal tersebut
menyentuh kondisi rakyat di Papua. penguatan lembaga Hak Asasi Manusia dapat terselesaikan. l sf

TH. 2021 EDISI 197 PARLEMENTARIA 9