Page 8 - MAJALAH 197

LAPORAN UTAMA

Dana Otsus Dibutuhkan untuk

Dukung Pembangunan Papua

Kebijakan otsus bagi Provinsi Papua merupakan kebijakan pelaksanaan otsus Papua adalah
pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pelaksanaan pembangunan di Papua
dan Papua Barat terkendala kondisi
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mempunyai empat geografis yang menyebabkan biaya
tujuan yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat, mewujudkan pembangunan cukup tinggi dan proses
keadilan, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), supremasi hukum, pembangunan tidak dapat berjalan
dan demokrasi; pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar secara optimal. Wilayah Papua dan
Papua Barat juga rawan konflik sosial
Orang Asli Papua (OAP), serta penerapan tata kelola pemerintahan. dan gangguan keamanan bersenjata.
Konflik antar suku juga banyak terjadi di
wilayah Papua karena pola kehidupan
komunal yang sangat kuat.
Permasalahan tersebut perlu
KETUA Panitia dan Papua Barat tidak mempunyai diselesaikan dengan mengatur rentang
Khusus (Pansus) dasar hukum. Dengan demikian jika kendali pemerintahan serta membangun
Otsus Papua DPR tidak dilakukan perubahan pada UU system pemerintahan yang dapat
RI Komarudin Otsus Papua, maka dana otsus akan mengakomodasi sistem adat yang
Watubun dihentikan. sangat kuat. Untuk itu perlu perumusan
mengatakan, “Hal ini tentunya akan kebijakan penataan daerah yang dapat
setelah berjalan berkonsekuensi pada pola mengurangi kesenjangan pembangunan
selama kurang pembangunan di Papua dan Papua di Papua dan Papua Barat dan dapat
lebih 20 tahun, Barat. Selain akan berakhir, pada
terdapat peningkatan kesejahteraan tataran empiris juga terdapat
rakyat Papua dan Papua Barat sebagai berbagai permasalahan
dampak adanya kebijakan dana otsus. terkait dengan tata kelola
Namun ternyata Provinsi Papua dan dana otsus dan dana
Papua Barat masih masuk dalam tambahan infrastruktur,
kategori daerah tertinggal. Kondisi sehingga hasil dari dana
tersebut memprihatinkan mengingat otsus tidak tercapai
dana otsus telah banyak dikucurkan. secara optimal,” jelas
Dari tahun 2002 hingga 2021, dana politisi PDI-Perjuangan itu.
otsus yang dikucurkan mencapai Selain dana otsus,
Rp138,65 triliun, bahkan transfer permasalahan lain terkait
ke daerah dan dana desa (TKDD)
Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat merupakan yang tertinggi. Dana
otsus dirasa masih dibutuhkan untuk Ketua Pansus Otsus Papua
mendukung pelaksanaan otsus di Komarudin Watubun.
Foto: Runi/nvl
Provinsi Papua dan Papua Barat.
Namun, masih kata Komarudin,
berdasarkan Pasal 34 UU Otsus Papua,
dana otsus sebesar 2 persen dari dana
alokasi umum nasional akan berakhir
pada tahun 2021 karena hanya berlaku
selama 20 tahun. Setelah tahun 2021,
pemberian dana otsus ke Papua

8 PARLEMENTARIA EDISI 197 TH. 2021