Page 19 - MAJALAH 200

LAPORAN UT AMA

persen, Singapura 14,7 persen, Filipina untuk menjawab pesimisme dari mengendapkan uang di perbankan.
11,8 persen, Thailand 7,5 persen, dan berbagai kalangan masyarakat tersebut. Data mencatat, jumlah dana daerah
Vietnam 6,61 persen. Politisi daerah pemilihan Jawa yang mengendap di perbankan masih
Akan tetapi, capaian pada kuartal Barat IV ini kemudian menjabarkan cukup tinggi. Setidaknya per Mei 2021,
II/2021 tersebut diprediksi tidak beberapa usulan langkah-langkah yang dana daerah yang mengendap di
berlanjut pada kuartal III/2021 akibat harus segera dikerjakan pemerintah perbankan mencapai Rp172,55 triliun.
dampak kebijakan PPKM Darurat/ tersebut. Pertama, pemerintah perlu Di samping itu, pemerintah harus
Level 4 yang diberlakukan sejak 3 Juli mempercepat pelaksanaan vaksinasi mempercepat reformasi perpajakan.
2021 karena melonjaknya kasus positif sebagai pertahanan terhadap Covid-19 Tahun 2022 adalah tahun terakhir
Covid-19. Namun hal tersebut harus yang sewaktu-waktu dikhawatirkan diperbolehkannya defisit di atas 3
bisa diperbaiki pada kuartal IV/2021. dapat melonjak lagi. persen. Setelah itu, pemerintah harus
Diharapkan pada akhir 2021 dapat diraih Patut diapresiasi kinerja pemerintah mampu menggenjot penerimaan
pertumbuhan kumulatif di atas 3 persen dalam menangani pandemi Covid-19. perpajakan dan Penerimaan Negara
sebagai baseline untuk mewujudkan Kebijakan PPKM Darurat dan Level Bukan Pajak (PNBP) untuk membiayai
pertumbuhan lebih tinggi di tahun 2022. 4 terbukti mampu menurunkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Meskipun pemerintah telah angka positif harian. Namun Negara (APBN).
menurunkan target pertumbuhan untuk menaklukkan Covid-19, Sudah 12 tahun berturut-turut
ekonomi tahun 2022 menjadi 5,0-5,5 pemerintah diminta Hergun tetap penerimaan perpajakan gagal
persen, namun sejumlah kalangan perlu mempercepat vaksinasi dan memenuhi target yang ditetapkan.
masih pesimis akan tercapaianya target memperluas testing dan tracing. Reformasi perpajakan pertama-tama
tersebut. Maka, Hergun mengusulkan Serta, yang tidak kalah penting adalah harus menyasar fondasi struktural.
perlu disegerakan adanya sejumlah menyiapkan fasilitas medis yang lebih Perluasan basis obyek pajak
langkah-langkah taktis oleh pemerintah baik lagi. sebagaimana yang tercantum dalam
RUU KUP akan sia-sia jika strukturalnya
PENINGKATAN SERAPAN belum direformasi. Kelima, pemerintah
ANGGARAN perlu mendorong Usaha Mikro Kecil
Pemerintah perlu meningkatkan dan Menengah (UMKM) menjadi salah
serapan belanjanya. Seluruh satu pilar penguatan ekspor. Saat
kementerian/lembaga harus ini, daya beli di dalam negeri belum
berkomitmen meningkatkan kinerja dan sepenuhnya pulih. Padahal, konsumsi
serapan anggaran. Percepatan belanja rumah tangga memiliki porsi 57 persen
pemerintah akan menjadi penopang terhadap pembentukan PDB. Solusinya
perekonomian di kuartal III dan IV 2021. adalah meningkatkan ekspor terutama
Terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan oleh UMKM.
Anggaran (Silpa) yang cukup besar pada Berikutnya, pemerintah perlu
2020 tidak boleh terulang kembali pada mengelola utang secara bijak dan
2021 ini. Selain itu, program PEN harus penuh kehati-hatian. Posisi utang
bisa dieksekusi di atas 95 persen. pemerintah per Juni 2021 berada di
Kemudian, Anggaran Transfer angka Rp6.554,56 triliun. Banyaknya
ke Daerah dan Dana Desa utang akan menjadi beban bagi APBN
(TKDD) 2021 yang mencapai dan perekonomian. “Keseimbangan gas
Rp795,5 triliun harus dan rem yang tepat akan berdampak
menjadi penggerak positif terhadap penanganan Covid-19
pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. Tidak
ekonomi di daerah. mustahil target pertumbuhan 5,0-5,5
Pemerintah Pusat persen pada 2022 akan tercapai,
perlu mendorong perkiraan akan ada di kisaran 5.2
Pemerintah persen. Kuncinya, tahun 2021 ini harus
Daerah untuk ditutup dengan pertumbuhan kumulatif
mempercepat di atas 3 persen sebagai baseline yang
serapan kokoh untuk 2022 mendatang,”
belanja pungkas Hergun. l pun/er
serta tidak

TH. 2021 EDISI 200 PARLEMENTARIA 19