Page 5 - MAJALAH 200

MIMB AR DEMOKRASI

Perjuangkan Kemandirian Ekonomi

Perempuan Di Bidang Digital

KPP DPRD DIY Audiensi Dengan Ketua Presidium KPP DPR RI Diah Pitaloka

etua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen di rumah. Dengan kerjasama ini, KPP DIY siap terjun ke
DPR RI Diah Pitaloka menerima audiensi dari masyarakat dengan membawa program yang bisa didapatkan
Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi dari kementerian/lembaga terkait.
Daerah Istimewa Yogyakarta (KPP DIY), di Gedung Selain itu, KPP DPRD DIY juga mendukung Baleg DPR
KNusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat RI untuk mempercepat pembahasan RUU Penghapusan
(27/8/2021). Diah Pitaloka yang juga sebagai menerima Kekerasan Seksual. Karena situasi saat perempuan berada di
masukan agar kerja sama KPP di pusat dan daerah dapat dunia kerja sangat rentan mendapatkan pelecehan seksual,
terus berlangsung, khususnya bagi peningkatan kemandirian meskipun juga ada kasus lelaki mendapatkan perlakuan
ekonomi kaum hawa di bidang digital. tersebut.
Ketua KPP DPRD DIY Rany Widayati menilai perempuan, Menanggapi aspirasi itu, Diah Pitaloka menegaskan
terlebih yang telah berumah tangga menjadi tumpuan ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kemkominfo
keluarga. Kondisi pandemi menyebabkan situasi lebih buruk, bersedia memfasilitasi KPP yang ada di daerah. Juga kerja
karena banyak terjadi perceraian, suami atau dirinya sendiri sama dengan beberapa perusahaan teknologi informasi yang
yang terkena PHK, bahkan anak-anaknya yang putus sekolah. menitikberatkan tentang literasi digital. Juga, Diah Pitaloka
Karena itu, membangun ekonomi digital bagi perempuan mengapresiasi dukungan terhadap RUU PKS yang berasal dari
menjadi mutlak untuk segera dilaksanakan. Seorang perempuan di daerah. l rdn/es
perempuan (istri) bisa tetap berpenghasilan meskipun berada

Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen DPR RI Diah Pitaloka. Foto: Jaka/nvl

MIMBAR DEMOKRASI menghadirkan aspirasi dari masyarakat yang langsung diserap dan diterima oleh Anggota DPR RI di
Rumah Rakyat agar segera dapat ditindaklanjuti baik oleh Anggota DPR RI maupun oleh Pemerintah

TH. 2021 EDISI 200 PARLEMENTARIA 5