Page 7 - MAJALAH 200

PID A T O KETU A DPR

Di Hari Ulang Tahun ke
76 tahun Kemerdekaan
Indonesia ini, meskipun dunia
tengah dilanda pandemi
Covid-19, DPR memastikan
akan memperkuat fungsi
pengawasan kepada
berbagai program dan
kebijakan pemerintah.
Tentu saja dengan tidak
mengesampingkan fungsi
Anggaran juga fungsi legislasi.
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2021-2022.
Foto: Jaka/Man

etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan konsisten menjalankan prinsip checks periode 2014-2019 ini memastikan
Maharani menyampaikan, and balances terhadap pemerintahan. DPR akan mengawal kebijakan
banyak sektor Ke depan pengawasan DPR RI masih pemerintah agar tetap menjalankan
terdampak pandemi akan fokus pada penanganan pandemi pelayanan publik yang optimal bagi
K Covid-19 sejak kasus Covid-19 dan dampaknya. “DPR RI akan rakyat. Menurut Puan, DPR juga
pertama Covid-19 diumumkan. Hampir memastikan bahwa negara hadir untuk menitikberatkan pada pelayanan rumah
seluruh aktivitas masyarakat berhenti memberikan perlindungan kepada sakit untuk masyarakat yang berobat
dalam kurun waktu tersebut, dan rakyat dalam menghadapi pandemi bukan karena Covid-19.
berdampak pada menurunnya derajat Covid-19,” tegas Puan. Pengawasan pelayanan publik
kesejahteraan rakyat baik di bidang Di bidang kesehatan, Puan yang digarisbawahi DPR saat masa
kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. meminta pemerintah agar melakukan pandemi adalah mengenai pendidikan,
Puan menyampaikan hal tersebut saat percepatan vaksinasi secara transportasi, perizinan, dan sertifikasi.
memimpin Rapat Paripurna Pembukaan merata di seluruh wilayah tanah air. Pelayanan-pelayanan tersebut harus
Masa Persidangan I Tahun Sidang “Meningkatkan testing, tracing, and dilakukan dengan memperhatikan
2021-2022 yang digelar di Gedung treatment. Mengoptimalkan protokol kesehatan.
Nusantara, Kompleks Parlemen, pelaksanaan kebijakan PPKM untuk “DPR RI ikut memberikan
Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). dapat mengurangi penyebaran perhatian pada sinergi antara
“Dalam menghadapi situasi pandemi pandemi Covid-19, dan pengawasan pemerintah pusat dan daerah dalam
Covid-19 dan dampaknya yang luas, Pemerintah terhadap kedatangan mengimplementasikan anggaran
Negara tidak bisa berpasrah diri. Negara warga negara asing (WNA) di saat dan program penanganan pandemi
harus melakukan upaya-upaya terbaik PPKM,” tambahnya. Covid-19. Diperlukan pola kerja sama
agar Negara tetap dapat menjalankan Pemerintah juga diingatkan yang efektif antara pemerintah pusat
tugas-tugas tujuan bernegara,” kata untuk mengantisipasi masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga
Puan dalam pidatonya. yang terkena dampak penurunan rakyat dapat memperoleh manfaat
Puan mengapresiasi atas upaya kesejahteraan. Hal ini lantaran yang sebesar-besarnya,” sebutnya.
pemerintah yang cepat dalam pandemi menyebabkan berkurangnya Sementara itu, peran diplomasi
menghadapi situasi pandemi Covid-19 pendapatan dan daya beli masyarakat, DPR RI pada masa sidang ini,
dan dampaknya yang luas dengan PHK, dan dampak ekonomi lainnya. akan diarahkan pada upaya untuk
berbagai kebijakan dan program yang Karena itu, ia mendorong program dan membangun sinergi dan kolaborasi
telah dilakukan. Mulai dari pemulihan penyaluran Bansos agar dilakukan global untuk bersama-sama
di bidang kesehatan, pemulihan sosial, tepat waktu dan sasaran, termasuk menghadapi pandemi Covid-19 dan
pemulihan ekonomi, dan penyelamatan penanganan terhadap anak yatim piatu mitigasi krisis global yang berpotensi
perekonomian nasional. akibat pandemi Covid-19. terjadi. “Perjuangan kita bersama
Sisi lain, lanjut dia, DPR melalui Menteri Koordinator Pembangunan masyarakat dunia dalam memerangi
Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tetap Manusia dan Kebudayaan (PMK) pandemi Covid-19 masih terus

TH. 2021 EDISI 200 PARLEMENTARIA 7